(SPNews) Bekasi, Pada 19 Maret tahun 2016 bertempat di kantor sekretariat DPC Kabupaten Bekasi, PSP SPN PT Kahoindah Citragarment mengadakan konsolidasi yang dihadiri oleh para pengurus, perwakilan anggota dan anggota dari PSP SPN PT Kohoindah Citragarment yang berjumlah sekitar 30 orang, dan dalam kesempatan ini pula hadir Ketua DPC Kabupaten Bekasi Joko Sugimin beserta para pengurus DPC Kabupaten Bekasi, Ketua DPD SPN Jawa Barat  Iyan Sopyan, Sugianto Ketua DPP SPN bidang organisasi dan juga Sekretaris Umum DPP SPN Ramidi. Tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah dalam rangka pendidikan dan penguatan organisasi PSP SPN PT Kahoindah Citragarment.

Acara dimulai pukul 13.30 wib dengan fasilitator Gismanto yang merupakan salah satu pengurus di DPC Kabupaten Bekasi, selanjutnya sambutan dari Ketua DPC Kabupaten Bekasi Joko Sugimin yang mengamanatkan tentang pentingnya soliditas dan solidaritas antara anggota dan pengurus, sambutan selanjutnya dari Ketua PSP SPN PT Kahoindah Citragarment yang juga merupakan Sekretaris DPC SPN Kabupaten Bekasi  M Nur, menyampaikan sekelumit permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh PSP SPN PT Kahoindah Citragarment dan berharap agar pertemuan dan pendidikan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para anggota dan pengurus PSP SPN PT Kahoindah Citragarment.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang protokol FOA yang disampaikan oleh narasumber Sugianto Ketua DPP SPN bidang Organisasi. Beliau memaparkan tentang apa itu protokol FOA serta maksud dan tujuan lahirnya protokol FOA ini. Pemaparan kedua yaitu tentang UU No 21 tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, yang menjadi narasumber adalah Ketua DPD SPN Jawa Barat Iyan Sopyan. Beliau menyampaikan pentingnya bagi setiap orang untuk memahami tentang aturan dan implementasi dari kebebasan berserikat.

Setelah pemaparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara konsolidasi ini akhirnya ditutup pada pukul 16.00 wib.

Shanto/jabar 6

Baca juga:  SEMINAR NASIONAL PENGUPAHAN