​Pelatikan kepengurusan baru PSP SPN PT Kusuma Sandang Mekarjaya (KSM) periode 2018 – 2021

(SPN News) Yogyakarta, bertempat di aula briefing PT Kusuma Sandang Mekarjaya (KSM) pada 24/03/2018, Ketua DPD SPN Daerah Istimewa Yogyakarta melantik kepengurusan PSP SPN PT KSM periode 2018 – 2021. Terpilih sebagai Ketua adalah Suhardi. Hadir sebagai tamu undangan dalam acara pelantikan tersebut dari Jontra Sihite Kabag HRD selaku wakil dari manajemen PT KSM serta Umar Sukarno selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pelantikan Abu Taukit selaku Ketua DPD SPN DIY menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap jajaran manajemen perusahaan atas sambutan dan kerjasamanya yang sudah terjalin ini dan diharapkan dapat terus berlangsung kedepannya.

Baca juga:  APAKAH PERPRES TKA AKAN BERAKHIR DI PANSUS DPR RI ?

“selamat kepada pengurus PSP SPN PT KSM yang baru saja dilantik hari ini, semoga dengan kepengurusan baru ini dapat membawa ataupun menambah semangat baru kepengurusan di PSP SPN ini. Semoga juga PSP SPN PT KSM dengan pengurus yang baru ini dapat segera menyesuaikan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas yang tertinggal seperti penyesuaian iuran anggota (cos) serta data kartu tanda anggota (KTA)”, ucap Abu Taukit.

Sedangkan dari manajemen perusahaan yang di wakili oleh Jontra Sihite menyampaikan tentang harmonisasi hubungan industrial yang ada di PT KSM. Karena serikat pekerja sangat berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Perwakilan dari Disnaker Kabupaten Sleman yang di wakili Umar Sukarno menyampaikan dalam sambutannya bahwa SPN adalah serikat pekerja yang terkenal tertib, mempunyai nama yang baik dalam menjaga hubungan dengan pemerintah maupun dengan pengusaha.

Baca juga:  ZERO ACCIDENT: MEMPRIORITASKAN KESELAMATAN, MENUAI KEBERHASILAN

Dalam susunan kepengurusan PSP SPN PT Kusuma Sandang Mekarjaya periode 2018 -2021 adalah terdiri dari 50 % wajah – wajah baru. Dan juga 50 % kepengurusan saat ini adalah terdiri dari kepengurusan perempuan.

Heri Yogyakarta 1/Editor