BANDUNG BARAT (31/07/2026) – Massa buruh dari Koalisi Tujuh Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat berhasil memenangkan perjuangan mereka. Perjuangan ini membuahkan hasil manis setelah mereka menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.
Selain itu, pihak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bandung Barat memberikan dukungan secara resmi. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melaksanakan putusan pengadilan terbaru terkait UMSK 2026.
Sebelumnya, massa buruh mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD pada tanggal 30 Juli 2026. Mereka menuntut tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait upah sektoral tersebut.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, langsung merespons aspirasi tersebut secara cepat. Selanjutnya, beliau menerbitkan surat resmi yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
Melalui surat itu, Jeje meminta Pemerintah Provinsi tidak menempuh upaya hukum lanjutan. Bahkan, beliau mendesak penetapan kebijakan UMSK 2026 sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Oleh karena itu, dialog sosial antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan untuk menjaga hubungan industrial tetap aman dan kondusif.
Sementara itu, dukungan kuat juga mengalir dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. DPRD merekomendasikan perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga hukum.
Ketua DPC SPN Kabupaten Bandung Barat, Budi, membenarkan fokus pergerakan massa tersebut. Beliau menjelaskan bahwa buruh memang mengejar dukungan politik dari para pejabat daerah.
“Hari ini kami memohon dukungan resmi dari lembaga legislatif dan eksekutif. Seluruh dukungan ini tertuju kepada Gubernur Jawa Barat. Tujuannya agar Gubernur segera menindaklanjuti Putusan PTUN terkait UMSK 2026,” ujar Budi.
Kemudian, Budi berharap tindakan tegas dari Bandung Barat ini menular ke wilayah lain. Beliau mengajak seluruh daerah di Jawa Barat untuk melakukan pergerakan serupa.
“Harapan kami, seluruh kabupaten melakukan langkah yang sama secara serentak. Respons cepat dari Bupati dan Ketua DPRD sangat penting demi perlindungan kaum buruh,” tegas Budi.
Akibatnya, surat dukungan resmi ini menjadi bukti nyata kekuatan jalur konstitusional buruh. Sekarang, para pekerja sedang memantau langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat.
Singkatnya, kaum buruh menginginkan kepastian hukum tanpa ada penundaan lagi. Mereka berharap penuh agar keadilan dan hak pekerja bisa tegak di Jawa Barat.
(SN-08)
