​Batas waktu penangguhan upah masih ada beberapa hari lagi, 13 perusahaan di provinsi Jawa Timur yang berada di daerah industri telah secara resmi mengajukan penangguhan UMK 2018.

(SPN News) Surabaya, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Gubernur Jatim telah menetapkan Peraturan Gubernur No 75/2017 tentang Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2018. Sejak penetapan 17 November, ada 13 perusahaan yang sudah melaporkan pengajuan penangguhan UMK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

“Hingga kemarin (12/12/2017) sore, ada 13 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK Tahun 2018,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Setiadjit, (13/12/2017).
13 Perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2018 ini tersebar di daerah kawasan industri (biasa disebut daerah ring I).

Baca juga:  OKNUM POLISI TERDUGA ACUNGKAN PISTOL KE BURUH DIAMANKAN PROPAM

“Sementara ini 13 perusahaan (yang mengajukan penangguhan UMK Tahun 2018) ini semua di daerah ring 1. Perusahaan itu bergerak di sektor alas kaki, plastik, makanan dan minuman, tekstil maupun garmen,” katanya.

Pada tahun 2016, ada 89 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 perusahaan yang pengajuan penangguhannya diterima oleh Gubernur Jatim.

Sedangkan pengajuan penangguhan UMK Tahun 2018, Disnakertrans Pemprov Jatim memberikan batas waktu hingga 21 Desember 2017.

“Kita beri batas sampai tanggal 21 Desember 2018, berakhir,” tuturnya.
Ia menerangkan, selama dua tahun berturut-turut perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK itu mengalami kerugian.
“Karena mereka pada karya, tentu UMK 2018 dirasakan semakin berat, karena ini mekanisme yang diizinkan PP No 78/2015 dan Pergub No 75 Tahun 2017 tentang UMK 2018,” tuturnya.

Baca juga:  PENGUSAHA HOTEL RESTORAN TUNTUT KERINGANAN PAJAK KEPADA GUBERNUR DKI

Setiadjit menambahkan, pengajuan penangguhan UMK 2018 itu bisa diterima gubernur dengan syarat, setiap perusahaan yang mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut, dan neraca keuangan perusahaan tersebut, diperiksa oleh akuntan publik.

“Ditambah adanya kesepakatan bersama antara pengusaha dan pengurus unit kerja serikat pekerja pada perusahaan tersebut, maka Bapak Gubernur akan menyetujui penangguhan atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.

Shanto dikutip dari Detik.com/Editor