Ilustrasi Pasar Tradisional

Wakil Gubernur DKI Jakarta berpendapat pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional di Jakarta membawa dan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

(SPNEWS) Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berpendapat, sebaiknya pedagang dan pembeli di Pasar Tradisional di Jakarta membawa dan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19.

Ahmad Riza Patria menilai pasar tradisional itu sangat rentan, terjadi interaksi antara pedagang dengan penjual dan tidak seperti di mal.

“Di pasar kan gang-gangnya sempit,” ujar Ahmad Riza Patria, baru-baru ini.

Dia menyebutkan, sebetulnya usulan ini datang dari Direktur Utama Pasar Jaya Arief Nasrudin. Menurutnya usulan ini adalah langkah yang baik kalau dipertimbangkan.

“Terkait usulan Pak Dirut, pasar tradisional, di pasar jaya, baik pembeli dan penjual harus sudah divaksin, saya kira usulan yang baik,” kata dia.

Baca juga:  VAKSINASI COVID-19 LANJUTAN DI PT PUNGKOOK INDONESIA ONE SUBANG

Lain halnya dengan Mal, kata dia, kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 tetap dikembalikan kepada pihak pengelola.

Memang di mal ini berbeda dengan di pasar-pasar tradisional karena lebih luas, dan masyarakat atau komunitasnya tidak sebesar di pasar. Kemudian jaraknya juga cukup berjarak.

“Jadi, di mal selama ini juga melaksanakan prokes dengan baik. Kalau di mal kita perhatikan, mulai dari masuk, ada thermo gun, cek suhu, cuci tangan, disinfektan, kemudian juga ada pengarah jalannya, setiap masuk ke toko-toko juga dibatasi jumlahnya, petugasnya menggunakan masker, faceshield dan sebagainya,” kata dia.

Jadi, Ariza berpandangan bawah mal relatif menjadi tempat yag cukup baik menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga:  RIBUAN BURUH SERANG GERUDUK KANTOR BUPATI DAN DPRD TOLAK RUU CILAKA

“Sejauh yang saya lihat,” ujarnya.

Justru di samping itu, kata dia yang paling penting juga adalah tempat-tempat kerja seperti pabrik, terminal, stasiun, pelabuhan.

“Saya kira wajiib menunjukkan kartu vaksin,” ujar Ariza.

Lebih lanjut, Ariza menyebutkan, selanjutnya Pemprov akan menggodok aturan tempat-tempat mana saja yang dapat diwajibkan untuk kebijakan seperti ini.

“Saya kira di tempat-tempat seperti itu, saya kira nanti pemerintah akan menggodok, tempat-mana mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha, atau kegiatan atau tempat wajib ada (kartu) vaksin,” katanya.

“Sekarang ini kan kalau pergi keluar kota harus ada vaksin dan sebagainya. Saya kira ini menjadi pertimbangan kami,” tutur dia.

SN 09/Editor