(SPN News) Cikarang, 21 April 2017 bertempat di Kantor sekretariat DPC SPN Kabupaten Bekasi, Komite Perempuan (KP) SPN menyelenggarakan Forum Group Discution (FGD) yang dihadiri oleh 35 orang perwakilan pengurus KP SPN dari 3 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang terdiri dari perwakilan Kabupaten Serang, Kota dan Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta yang diwakili oleh DPC SPN Jakarta Utara, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cirebon. Selain itu acara ini dihadiri pula oleh Ketua KP Nasional yaitu Ibu Erlina Subandijah dan Ibu Darlina Sihombing Ketua Bidang Program DPP SPN yang bertindak sebagai narasumber. FGD ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Kartini sekaligus untuk meningkatkan kapasitas pengurus KP dalam memajukan organisasi.

Acara dimulai pukul 10.15 WIB diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SPN. Setelah itu acara diisi dengan sambutan-sambutan, diawali dengan sambutan Ketua DPC SPN Kabupaten Bekasi bapak Joko Sugimin yang menyampaikan selamat datang dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena DPC SPN Kabupaten Bekasi dipercaya untuk menjadi tuan rumah acara ini. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua KP Jawa Barat ibu Rianti sebagai tuan rumah dan sambutan penutup sekaligus membuka acara FGD ini disampaikan oleh Ibu Erlina Subandijah.

Baca juga:  Komnas HAM Ingatkan Polri: SE Jangan Batasi Kebebasan Berpendapat!

Selanjutnya acara dipimpin oleh Ibu Darlina Sihombing sebagai narasumber  yang menyampaikan bahwa dalam pengurus KP harus senantiasa memperbaiki dirinya dan meningkatkan kapasitas melalui pertemuan serta pelatihan agar tujuan KP untuk memajukan organisasi dapat tercapai. Selain itu perlu dicari titik temu mengenai dua pendapat yang sering mengemuka selama ini yaitu seringkali ada pengurus perempuan yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif dalam organisasi tetapi ada juga pendapat dari pengurus laki-laki yang menyatakan bahwa perempuan seringkali diberikan kesempatan tetapi perempuan sendiri yang tidak mau. Kedua pendapat ini mungkin ada benarnya oleh karena itu penting sekali agar dicari titik temunya sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. Kemudian narasumber menanyakan kepada peserta penting tidaknya soal cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, karena ada isu yang menyatakan bahwa cuti-cuti tersebut akan dihilangkan. Semua peserta menyatakan bahwa cuit haid, cuti hamil dan melahirkan tersebut penting sekali oleh karena itu narasumber meminta agar pengurus dapat memberikan penyadaran agar anggota mau mempergunakan hak tersebut dan tidak menukarnya dengan hal yang lain seperti uang premi kehadiran, uang penggantian cuti dll. Selanjutnya dibahas tentang apa-apa saja yang bisa dirumuskan dan dilakukan oleh pengurus untuk menunjang perbaikan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan khususnya terkait dengan isu maternitas.

Baca juga:  UPAH MINIMUM PROVINSI JABAR AKANKAH NAIK ?

Setelah isoma FGD dilanjutkan dengan sosialisasi Jambore Nasional KP yang disampaikan oleh Ibu Erlina Subandijah. Rencananya Jambore  Nasional KP ini akan diselenggarakan pada bulan September 2017 dan setiap PSP diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan mengirimkan perwakilannya minimal 5 orang. Dalam Jambore ini akan digelar acara seminar, workshop dan perlombaan.  Diharapkan agar disisa waktu yang ada ini setiap pengurus KP dapat melakukan sosialisasi baik dengan perangkat DPC maupun PSP agar acara Jambore Nasional KP tersebut dapat diselenggarakan dengan sukses. Keseluruhan acara selesai Pukul 15.00 WIB dan acara selanjutnya adalah rapat internal KP Jawa Barat dalam rangka mempersiapkan pengurus KP Jawa Barat dalamengikuti Jambore Nasional KP.

Shanto/Jabar 6/Coed