​Dalam Konferensi Global IV ILO tentang Pemberantasan Pekerja Anak yang berkelanjutan, pemerintah indonesia menegaskan bahwa tahun 2022 Indonesia akan bebas dari pekerja anak

(SPN News) Jenewa, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi Indonesia bebas dari pekerja anak pada tahun 2022. Penegasan tersebut disampaikan delegasi Indonesia dalam pertemuan anggota organisasi buruh internasional (ILO), di Jenewa, Swiss, (13/03/2018) waktu setempat.

“Komitmen ini sejalan dengan rencana aksi nasional penghapusan pekerjaan Anak, yang dilaksanakan oleh Komite Rencana Aksi Nasional, baik tingkat nasional maupun lokal,” kata Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri seperti dikutip, Rabu (14/03).

Komitmen tersebut sejalan dengan hasil Konferensi Global IV tentang Pemberantasan Pekerja Anak yang Berkelanjutan, yang diselenggarakan ILO di Buenos Aires, Argentina pada 14-16 November 2017.

Baca juga:  SPN JAKARTA BARAT MENDESAK SUDINAKERTRANS JAKBAR UNTUK PROAKTIF

Untuk mewujudkan target bebas pekerja anak di tahun 2022, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan guna memastikan akses pendidikan yang memadai untuk anak. Hasilnya, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia berhasil mengentaskan 98.956 pekerja anak dari tempat kerja kembali ke sekolah dan pelatihan vokasi. Kesuksesan tersebut tak lepas dari keberhasilan Program Penarikan Pekerja Anak yang didukung oleh program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar. Sehingga, keluarga dapat memastikan anak bersekolah.

“Pemerintah Indonesia juga melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti mitra sosial, dan masyarakat sipil untuk mencapai target dalam memberantas pekerja anak,” tambah Indah Anggoro Putri.

Dihadapan delegasi dari negara ILO yang lain, Indonesia menyatakan sikap politiknya dalam mendukung Deklarasi Buenos Aires dalam Rencana Aksi ILO untuk periode 2017 sampai 2023. Indonesia memandang bahwa kemitraan global sangat penting dalam memerangi pekerja anak dan perbudakan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Indonesia berharap, ILO terus memerankan mekanisme tripartitnya, yakni pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Baca juga:  PEMERINTAH HARUS AKTIF MENGAWASI PENGUSAHA AGAR TIDAK MENINDAS PEKERJA KHUSUSNYA DI SEKTOR TGSL

“Indonesia berkomitmen mendukung upaya global dalam memerangi pekerja anak, serta siap terus bekerja sama dengan ILO,” tutupnya

Shanto dikutip dari bisnis.com