RUU Cipta Kerja disinyalir memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan

(SPNEWS) Jakarta, Anggota Konsorsium Duta Petani Muda Widya Hasian mengungkapkan rencana pemerintah menyusun RUU Cipta Kerja sempat disambut baik oleh petani. Namun, setelah mempelajari poin-poin dari RUU Cipta Kerja konsorsium tersebut merasa tidak diuntungkan malah dipersulit.

“Tapi kalau kita masuk ke dalam detailnya, tidak ada asap tanpa ada api, ternyata beberapa uraian itu justru membuat masyarakat sipil terutama petani memiliki posisi yang dipersulit dengan adanya RUU Cipta Kerja,” ungkapnya, (22/9/2020).

Dia menjelaskan, ada 12 poin yang memiliki kelemahan. Dalam hal ini RUU tersebut memosisikan petani dan masyarakat marjinal tidak mendapatkan keuntungan dari RUU Cipta Kerja. Widya pun menjelaskan, setidaknya ada tiga pertanyaan yang dilontarkan kepada pemerintah terkait posisi petani di dalam RUU Cipta Kerja. Pertama, apakah RUU Cipta Kerja ini melindungi investor dan memberdayakan petani, nelayan, dan produsen pangan skala kecil?

Baca juga:  PELEBARAN KAWASAN INDUSTRI DI JAWA BARAT

“Kemudian, apakah RUU Cipta Kerja ini mendorong peningkatan investasi saja atau meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, perkebunan serta pekerjanya? Lalu yang ketiga adalah apakah RUU Cipta Kerja menciptakan pemerataan pembangunan atau malah memperlebar jurang kemiskinan dan kesenjangan?” ujarnya.

SN 09/Editor