KENDARI (22/08/2026) — Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) terus meningkatkan kapasitas pengurus di daerah. DPP SPN menggelar pelatihan khusus di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 20–22 Agustus 2026. Acara ini melibatkan DPC SPN Morowali dan seluruh pengurus PSP SPN se-Kabupaten Morowali.
Perwakilan INKRISPENA, Wasi Gede Puraka, hadir sebagai narasumber utama. Gede memaparkan materi seputar kerja paksa, kebebasan berserikat, dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Mengenali Indikasi Kerja Paksa
Dalam pemaparannya, Gede menjelaskan bahwa kerja paksa kerap terjadi secara terselubung. Perusahaan dapat melakukan intimidasi, menahan dokumen pribadi, atau mengancam pemutusan hubungan kerja.
Oleh karena itu, Gede meminta pengurus serikat untuk mendeteksi pelanggaran tersebut sejak awal. Pengurus wajib belajar menampung pengaduan buruh, melakukan advokasi, serta membangun dialog sosial.
Kebebasan Berserikat dan Peran PKB
Selanjutnya, Gede menekankan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak dasar yang sangat vital. Hak ini menjadi fondasi utama buruh untuk mencegah praktik kerja paksa di lingkungan kerja.
Melalui organisasi, para pekerja dapat menyampaikan keluhan serta memperjuangkan hak secara kolektif. Bahkan, pekerja bisa melakukan perundingan posisi tawar yang jauh lebih kuat.
Selain itu, peserta juga mempelajari strategi memasukkan klausul pencegahan kerja paksa ke dalam PKB. Aturan tersebut mencakup mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan pelapor, dan evaluasi berkala.
Akibatnya, PKB tidak sekadar menjadi dokumen formalitas hubungan industrial. Dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk menjamin keselamatan dan perlindungan buruh secara nyata.
Ilmu Harus Mendarat di Basis Pekerja
Sementara itu, DPP SPN menegaskan agar pengetahuan ini langsung diterapkan di lapangan. Seluruh pengurus PSP SPN Morowali wajib membawa ilmu tersebut ke tempat kerja masing-masing.
DPP SPN berharap peserta tidak hanya pulang membawa lembaran sertifikat semata. “Peserta harus membawa pengetahuan, keberanian, dan kemampuan untuk memperkuat perjuangan di tingkat basis,” tegas perwakilan DPP SPN.
Kemudian, pengurus pusat menilai peningkatan kapasitas kader merupakan investasi jangka panjang. Pengurus PSP sebagai garda terdepan harus mampu memahami regulasi dan mengorganisir anggota secara solid.
Singkatnya, seluruh pengalaman dari Kendari ini akan menjadi modal utama pengurus di Morowali. Melalui pengurus yang tangguh, SPN optimis mampu mewujudkan hubungan industrial yang adil dan bermartabat.
(SN-03)
