​Pengusaha sawit mengadu kepada Menaker karena sering diterpa isu negatif.

(SPN News) Jakarta, seperti yang diberitakan sebelumnya dalam berbagai media, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (9/01/2017) mengadu sekaligus meminta solusi kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan berbagai isu negatif yang menerpa industri kelapa sawit.  Isu – isu yang dihadapi pengusaha kelapa sawit saat ini antara lain tuduhan penyebab kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pengurangan lahan hutan, isu  pekerja anak, upah dan status pekerja, serta isu-isu lain terkait lingkungan hidup dan persaingan bisnis.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak temuan dan laporan dengan apa yang terjadi dalam industri perkebunan kelapa sawit. Dan temuan – temuan tersebut bukan rekayasa atau berita bohong, tatapi memang benar – benar terjadi. Fakta inilah yang kemudian menjadi bukti perselisihan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan dilaporkan oleh SPN di Kalimantan Timur.

Baca juga:  PELATIHAN ADVOKASI KETENAGAKERJAAN DAN TATA KELOLA KOPERASI

Banyak laporan yang “kurang ditanggapi serius” oleh pengawas di daerah. Seharusnya pengawas bisa lebih agresif dan responsif dalam menanggapi dan menindaklanjuti laporan/pengaduan yang disampaikan. Sangat penting untuk memperkuat pengawas ketenagakerjaan di pusat dan daerah-daerah agar lebih memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan bagi pekerja sawit.

Selain itu peranan SP/SB di industri perkebunan kelapa sawit harus ditingkatkan, sementara ini dari berbagai temuan malah SP/SB di industri perkebunan terindikasi untuk dibrangsus dengan berbagai alasan, seperti yang terjadi di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Oleh karena itu penting sekali pengusaha dan SP/SB untuk lebih intensif melakukan dialog sosial agar segala permasalahan yang terjadi di industri perkebunan kelapa sawit dapat diselesaikan, dan isu – isu negatif yang menerpa pengusaha perkebunan kelapa sawit pun berhenti dengan sendirinya.

Baca juga:  TIM ADVOKASI PENANGGUHAN UPAH 2013 PT KAHOINDAH CITRAGARMENT MENDATANGI KANTOR GUBERNUR DKI JAKARTA   

Shanto/Editor