JAKARTA (15/04/2026) – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornassus). Agenda strategis ini bertujuan untuk menyongsong peringatan Mayday 2026 mendatang.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 14 April 2026 di Kantor DPP SPN, Jakarta Selatan. Selain itu, pengurus daerah dari seluruh Indonesia mengikuti rapat secara luring maupun daring.
Para pengurus menyatukan suara demi menguatkan agenda perjuangan buruh. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang konsolidasi yang sangat penting bagi organisasi.
Hasil rapat memutuskan titik aksi Mayday 2026 berlokasi di dua tempat krusial. Selanjutnya, massa akan mendatangi Kantor Danantara serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedua lokasi tersebut merupakan simbol utama kebijakan ekonomi nasional saat ini. Bahkan, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap nasib pekerja di sektor padat karya.
SPN merumuskan sejumlah tuntutan utama secara tegas dalam forum yang dinamis. Pertama, mereka mendesak Pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Aturan tersebut harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Akibatnya, buruh sangat mengharapkan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada mereka.
Selain itu, Rakornassus menekankan pentingnya revitalisasi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Sementara itu, pemerintah juga harus membatalkan pemangkasan kuota produksi nikel tahun 2026.
Langkah ini bertujuan untuk menjamin perlindungan serta kesejahteraan seluruh anggota serikat. Singkatnya, Mayday 2026 harus menjadi momentum tekanan politik yang sangat terorganisir.
Amri selaku Koordinator Lapangan memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi besar ini. Ia menyebutkan sekitar lima belas ribu anggota SPN akan memadati Wisma Danantara Indonesia.
“SPN memanggil seluruh anggota untuk menyukseskan peringatan ini bersama-sama,” ungkap Amri dengan penuh semangat.
Kemudian, ia mengingatkan para anggota bahwa kekuatan serikat terletak pada persatuan mereka. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa identitas anggota akan tetap kuat bersama SPN.
(SN-08)
