SPN bersama dengan Federasi lainnya melakukan peringata Internasional Woman Days di Jakarta dan dipusatkan di Istana Negara
(SPN News) Jakarta, Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) yang diperingati setiap tanggal 8 maret merupakan momentum utama bagi pergerakan kaum perempuan untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Serikat Pekerja Nasional (SPN) beserta SP/SB lainnya turut memperingati Hari Perempuan Internasional tersebut di depan Istana Negara Republik Indonesia Jalan Merdeka Barat Jakarta jumat (08/03).
Dalam aksi peringatan tersebut para buruh perempuan mengangkat issue dan mengkampanyekan Stop Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja, Perlindungan maternitas menyeluruh untuk seluruh pekerja perempuan.
Saat ini kampanye 14 Minggu Cuti Melahirkan memasuki tahun keenam. Bersamaan dengan momentum Hari Perempuan Sedunia tersebut, Komite Perempuan berharap Pemerintah Indonesia dapat segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas. “Inti konvensi ini adalah mensyaratkan waktu minimal 14 Minggu Cuti Melahirkan dengan upah dibayar penuh. Kampanye 14 Minggu Cuti Melahirkan terus digelorakan Komite Perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Kampanye ini berdampak positif, buktinya sudah ada beberapa SP/SB yang pada saat ini sudah berhasil membuat 14 Minggu cuti melahirkan dan dituangkan kedalam draf PKB.
Selain kampanye Gerakan 14 Minggu Cuti Melahirkan untuk pekerja perempuan di Indonesia juga dalam memperingatan IWD menjadi agenda utama serikat pekerja/serikat buruh untuk memperjuangan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja, utamanya Menuntut penghentikan segala tindakan kekerasan terhadap pekerja perempuan juga menyediakan toilet bersih yang lebih banyak untuk pekerjaan perempuan, hak atas perlindungan maternitas yang lebih baik, terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja.
“Generasi perempuan penerus SPN bisa terus berkembang dan melalui event – event ini ada motivasi bagi perempuan bagai mana bisa duduk di struktur agar bisa terlibat dalam membuat kebijakan-kebijakan produk perempuan setidaknya memenuhi kebijakan perempuan dan kesejahteraannya dan harapannya agar kebijakan ini tidak bersifat sensitif gender dan secara equal baik secara ekonomi kesejahteraan dan sebagainya” ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPP SPN yang juga merupakan pengurus KP Nasional SPN Sumiati.
SN 04 & 08/Editor
