Ilustrasi

Pengusaha meminta sanksi pembinaan diutamakan ketimbang sanksi pidana

(SPNEWS) Jakarta, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) kembali bergulir. Pelaku industri farmasi dan jamu berharap, ketentuan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 98 dan 99 RUU POM diselaraskan dengan sanksi pidana yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lebih dari itu, mereka ingin pemerintah mengutamakan pembinaan ketimbang sanksi pidana.

Pengusaha menyoroti ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang tertuang pada draf aturan. Pembahasan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR dengan Holding BUMN Farmasi, Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi), Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu Indonesia), International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (Gapota), Asosiasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Asosiasi Apotek Indonesia (Asapin) di Gedung DPR, pada (28/9/2020).

Baca juga:  SILATURAHIM DPP KE DPC KAB. CIREBON

SN 09/Editor