​Pengusaha sebisa mungkin harus menghindari PHK akibat dampak dari erupsi Gunung Agung

(SPN News) Denpasar, erupsi Gunung Agung yang berlangsung sejak pertengahan September 2017 mulai memukul sektor pariwisata. Pengusaha diminta menghindari PHK terhadap karyawan dengan alasan tersebut.

“Pemberitaan masif tentang erupsi Gunung Agung memang telah memengaruhi dunia kerja di Bali, terutama berita hoaks yang dibagikan pengguna media sosial,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Luh Made Wiratmi, Senin (18/12).

Wiratmi mengatakan dunia pariwisata sangat sensitif. Erupsi Gunung Agung membuat kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali menurun. Ini pada akhirnya tingkat hunian kamar (TPK) atau okupansi hotel berkurang.

Biaya operasional hotel menjadi lebih besar ketimbang pendapatan. Pengusaha diminta tidak merumahkan karyawan dan tetap memberikan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.
“Jika yang terjadi adalah force majeure, maka perusahaan dan karyawan harus sama-sama memahami dan berkomunikasi,” kata Wiratmi.

Baca juga:  ANGGOTA DEPEKAB KABUPATEN BOGOR SPN MEMBERIKAN KESAKSIAAN PELANGGARAN UPAH PT SUNINDO ADIPERSADA

Data BPS menunjukkan tingkat okupansi hotel berbintang di Bali September 2017 mencapai 72,64 % atau turun 2,22 poin dibanding Agustus 2017. Pada periode sama, tingkat okupansi hotel nonbintang rata-rata hanya 37,73 % atau turun 0,66 poin dibanding sebulan sebelumnya. Rata-rata tamu asing menginap pada bulan ini 3,30 hari.

Pada Oktober 2017, TPK hotel berbintang semakin menurun 6,71 poin menjadi 65,93 % dibanding September 2017. Okupansi hotel non bintang rata-rata hanya 38,37 % atau sedikit naik 0,64 poin dibanding sebulan sebelumnya. Rata-rata tamu asing menginap di Bali mencapai 3,11 hari, turun 0,19 poin dibanding September 2017.

I Wayan Suyasa, Ketua Federasi Serikat Kerja Bali mengatakan, pengusaha mulai mengeluhkan penurunan okupansi hotel, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai merumahkan pekerja. Semua pihak perlu duduk bersama, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Baca juga:  WUJUDKAN ZONA AMAN DARI KEKERASAN DAN PELECEHAN BERBASIS GENDER DI TEMPAT KERJA

“Harapannya pekerja jangan selalu dikorbankan karena ada dari mereka yang mengabdi hingga puluhan tahun,” kata Suyasa.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Badung ini menambahkan perusahaan memang merugi saat ini, namun selama ini perusahaan sudah banyak meraup keuntungan. Kejadian ini hendaknya tidak langsung direspons dengan pemecatan karyawan.

Abdul Munir Banten 2 dikutip dari republika.co.id/Editor