Gambar Ilustrasi

KPK telah merampungkan kajian program Kartu Prakerja

(SPN News) Jakarta, Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. KPK menyimpulkam penunjukan kemitraan platform program tersebut sarat konflik kepentingan.

“Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, (18/6/2020).

Untuk diketahui, Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres No 36 Tahun 2020. Namun, dalam pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19, program tersebut terkesan semibantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Komposisi nilai total insentif pascapelatihan yaitu sebesar Rp 2,4 juta per orang dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150 ribu per orang, lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar Rp 1 juta per orang.

Baca juga:  PERAN PEKERJA DALAM KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN

Alex mengatakan, penunjukan platform digital di Kartu Prakerja sarat akan konflik kepentingan. Dari delapan platform digital di program Kartu Prakerja, lima di antaranya terdapat konflik kepentingan.

“Terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital,” kata Alex.

SN 09/Editor