DPR RI akan tetap membahas revisi UU Cipta Kerja karena merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi

(SPNEWS) Jakarta, Badan Legislasi (Baleg) DPR menerima perwakilan buruh yang menggelar aksi demontrasi di Kompleks Parlemen Senayan hari ini, Jumat (14/1/2022). Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, hadir menerima langsung audiensi yang digelar siang ini.

“Semua yang dituntut buruh tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah substansinya, itu menjadi kewajiban pemerintah dan DPR untuk mendengarkan itu,” kata Supratman, (14/1/2022).

Akan tetapi, Supratman mengatakan, aspirasi seluruh stakeholder juga harus diperhatikan. Dunia usaha tanpa pekerja tidak mungkin. Begitu juga pekerja yang membutuhkan dunia usaha. DPR dan Pemerintah bakal mencari titik tengah antara dunia usaha dan pekerja supaya ke depan keduanya memperoleh kesejahteraan.

Baca juga:  TURIS ASING YANG BERKUNJUNG KE INDONESIA SEPANJANG 2020 TURUN 73,6 PERSEN

“Tetapi menggolkan semua kepentingan pengusa dan mengabaikan kepentingan buruh nggak mungkin pemerintah dan DPR lakukan. Sebaliknya juga begitu, maka kita cari titik tengahnya soal kepentingan itu,” ujarnya.

Audiensi dihadiri sekitar 10 orang perwakilan Partai Buruh. Dalam audiensi, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz secara tegas meminta Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak lagi dilanjutkan pembahasannya.

“Sikap kami para pimpinan buruh meminta kepada DPR RI untuk tidak lagi melanjutkan pembahasan UU 11 2020 wabil khusus klaster ketenagakerjaan,” ujarnya.

SN 09/Editor