Ilustrasi Menaker Ida Fauziyah

Pelantikan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan PNS Kemnaker dan wartawan

(SPNEWS) Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik enam pejabat eselon I di Kementerian yang dipimpinnya secara tertutup bagi wartawan dan umum di Ruang Tridarma, Gedung Kemnaker, (28/8/2020).

Enam orang pejabat yang dilantik secara tertutup itu adalah, pertama, Anwar Sanusi sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Anwar Sanusi sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemdes PDTT).

Kedua, Budi Hartawan sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemnaker. Sebelumnya Budi menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemnaker.

Ketiga, Suhartono sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker. Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional, Kemnaker.

Keempat, Haiyani Rumondang sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemnaker. Sebelumnya, Haiyani menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial.

Kelima, Bambang Satrio Lelono sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker. Sebelumnya Bambang Satria Lelono menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kemnaker.

Keenam, Tri Retni Isnaningsih sebagai Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional, Kemnaker. Sebelumnya Retno menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker.

Baca juga:  DPC SPN KABUPATEN BOGOR MENOLAK UPAH PADAT KARYA

Ida Fauziyah melakukan pelantikan tertutup ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan PNS Kemnaker dan kalangan wartawan yang sering ngepos di Kemnaker.

Seusai pelantikan, Ida keluar ruangan pelantikan bergegas menuju ruangan. Ia enggan ditemui wartawan. Beberapa PNS Kemnaker menduga pelantikan dilakukan tertutup sepertinya Ida Fauziyah tidak ingin ditanya wartawan mengenai latar belakang para pejabat itu ditunjuk menjabat jabatan masing-masing.

Dikutip dari Beritasatu.com, sebagian pejabat yang dilantik karena mempunyai kedekatan dengan Ketua Umum Parpol tertentu serta mempunyai sikap yang loyal dan royal terhadap Parpol tertentu.

Seperti Anwar Sanusi disebut-sebut ada hubungan keluarga dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskadar. Selanjutnya Suhartono merupakan Kepala Humas Kementerian Ketenakerjaan dan Transmigrasi, ketika Muhaimin Iskandar sebagai Menterinya.

Waktu itu Muhaimin sempat diseret ke kasus “Duren”, namun tidak sampai menjadi tersangka. Muhaimin beberapa kali diperiksa oleh KPK. Yang ikut bekerja keras mendampingi Muhaimin waktu itu, termasuk ketika mendatanginya ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Suhartono. Selanjutnya Haiyani Rumondang disebut-sebut orangtuanya sebagai anggota PKB.

Ida Fauziyah melakukan pelantikan tertutup berbeda dengan tindakan dan kebijakan yang dilakukan kementerian dan lembaga negara lainnya yang melakukan pelantikan pejabat secara terbuka untuk pers. Dalam pelantikan terbuka, wartawan bebas mendengar arahan yang melantik, bebas mengambil foto.

Baca juga:  PERESMIAN KANTOR DPC SPN KOTA PEKALONGAN

Pelantikan pejabat public secara terbuka merupakan amanat asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbuakaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar,, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas proporsoionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Humas Kemnaker, Edi Puji ketika ditanya mengapa pelantikan pejabat dilakukan tertutup, Edi enggan menjelaskannya. Edi membantah para pejabat yang dilantik itu karena mempunyai kedekatan dengan Parpol tertentu, serta berjasa dalam “kasus duren”. “Enggak benar mas. Mereka yang diangkat hanya digeser-geser saja,” kata Edi Puji.

SN 09/Editor