(SPNEWS) Surabaya, ribuan buruh di Jawa Timur kembali menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, (19/9/2022).
Dalam aksi tersebut, mereka juga akan menyerahkan rapor merah untuk Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Ketua KSPI Provinsi Jatim Jazuli mengatakan rapor itu diberikan lantaran Khofifah tak pernah sekalipun mau menemui massa buruh, dalam beberapa kali kesempatan aksi maupun audiensi.
“Buruh memberikan rapor merah kepada Gubernur Jatim yang tidak aspiratif. Pasalnya berkali-kali buruh menyampaikan aspirasi tidak sekalipun Gubernur berkenan menemui perwakilan buruh untuk audiensi,” kata Jazuli, (19/9/2022).
Dalam aksi kali ini aliansi Serikat buruh akan menyampaikan beberapa tuntutan.Pertama mereka menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
“Kenaikan harga BBM telah menurunkan daya beli buruh hingga 50 persen. Penyebab turunnya daya beli dikarenakan peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga 8 persen sehingga harga-harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan,” ucap Jazuli.
Penurunan daya beli buruh ini diperparah dengan tidak naiknya upah selama tahun tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK Tahun 2023 kembali menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Maka sudah dipastikan upah buruh tahun 2023 tidak akan mengalami kenaikan,” ujarnya.
Buruh menolak kenaikan harga BBM karena dilakukan disaat harga minyak dunia turun. Terkesan pemerintah mencari jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara memeras rakyat.
“Terlebih kenaikan harga BBM ini dilakukan di saat negara-negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” kata Jazuli.
Belum lagi terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran karena kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh tingginya harga BBM.
SN 16/Editor
