Jakarta, 7 Maret 2025 – Setelah menggelar aksi tunggal di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2025, perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audiensi dengan fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem). Audiensi ini diterima langsung oleh tenaga ahli fraksi NasDem, Adi Darmawan, beserta jajarannya di ruang rapat DPR RI pada hari yang sama.
Audiensi dibuka dengan diskusi yang dipimpin oleh Sumiyati, S.H., selaku Ketua Komite Perempuan Nasional SPN sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPN. Dalam kesempatan tersebut, Sumiyati menyampaikan sejumlah permasalahan krusial yang menjadi fokus aksi SPN kali ini. Ia menyoroti pelanggaran hak-hak perempuan, maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pelanggaran keanggotaan BPJS Kesehatan yang tidak dibayarkan oleh beberapa pengusaha di sejumlah pabrik di Jawa Barat. Tak hanya itu, Sumiyati juga mengungkapkan fenomena PHK akibat kebangkrutan perusahaan yang diduga direkayasa, serta dampak krisis global seperti boikot dari Amerika Serikat dan perang antara Ukraina-Rusia yang mengganggu pasar ekspor industri tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit (TGSL) di Indonesia.
“Mayoritas anggota SPN bergerak di industri TGSL yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional dengan orientasi pasar utama di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Krisis global ini sangat berdampak pada penurunan pesanan ekspor, bahkan banyak produk yang tidak laku di pasar. Akibatnya, perusahaan melakukan restrukturisasi, pengurangan tenaga kerja, hingga kebangkrutan yang terkesan direkayasa,”
jelas Sumiyati. Ia menambahkan bahwa kebijakan perusahaan tersebut telah memengaruhi kehidupan ribuan buruh, khususnya perempuan, yang menjadi tulang punggung keluarga.
Menanggapi paparan tersebut, Adi Darmawan mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh perwakilan SPN. Ia menyampaikan bahwa saat ini fraksi NasDem sedang fokus menyusun draft Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK). “Permasalahan yang telah disampaikan akan kami laporkan kepada fraksi. Untuk itu, kami berharap SPN dapat menyusun poin-poin tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang utuh agar dapat kami pelajari lebih lanjut,” ujar Adi. Ia juga menegaskan bahwa fraksi NasDem berkomitmen untuk mendengar aspirasi buruh sebagai bagian dari upaya memperbaiki regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Lebih lanjut, Adi Darmawan mengungkapkan bahwa fraksi NasDem berencana menggelar diskusi lanjutan pasca-Hari Raya Idul Fitri untuk membahas lebih mendalam isu-isu ketenagakerjaan secara umum, termasuk permasalahan yang dihadapi buruh perempuan. “Kami akan membuka ruang diskusi yang lebih luas agar semua pihak dapat menyuarakan aspirasinya, terutama terkait perlindungan dan pemberdayaan buruh perempuan,” tambahnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal bagi SPN untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada legislatif. Sumiyati berharap pertemuan ini dapat membawa perubahan nyata, terutama dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi buruh perempuan dan mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. “Kami berharap fraksi NasDem dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan,” tutup Sumiyati.
(SN-02) (SN-03)
