Aksi mogok daerah oleh buruh di wilayah Banten, terutama di Tangerang memasuki hari ke-5, penutupan aksi dilakukan dengan membuat rantai manusia di sepanjang jalan raya sembari membawa spanduk, poster atau tulisan berupa pesan moral yang disampaikan oleh kaum buruh sebagai bentuk kekecewaan terhadap orang nomor satu di Banten.

(SPNEWS) Tangerang, (10/12/2021), Aksi mogok daerah oleh buruh di wilayah Banten, terutama di Tangerang memasuki hari ke-5, penutupan aksi dilakukan dengan membuat rantai manusia di sepanjang jalan raya sembari membawa spanduk, poster atau tulisan berupa pesan moral yang disampaikan oleh kaum buruh sebagai bentuk kekecewaan terhadap orang nomor satu di Banten.

Salah satu peserta aksi menyebut, keadilan sudah tidak ada lagi bagi seluruh rakyat, tapi keadilan ada hanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai kekuasaan dan harta. “Keadilan bagi seluruh rakyat, rakyat yang mana ?, upah aja ngga naik.” cetus peserta aksi saat dimintai keterangan.

Baca juga:  UMK KOTA MADIUN AKAN NAIK SESUAI DENGAN PP NO 78/2015 

Di waktu yang sama, RZ, peserta aksi lain, dirinya menyatakan, khususnya di Provinsi Banten, apakah hidup itu tidak adil, atau keadilan yang tidak hidup di negeri ini. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 secara massive mengalami persentase angka penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Yang jelas, pertama, kita berada disini (aksi unjuk rasa) karena dipicu oleh sikap arogansi Gubernur (Banten), sepakat ?.” Kata Ardi Kurniawan, Ketua DPC SPN Kabupaten Tangerang menegaskan pada saat Closing Statement aksi unjuk rasa.

Lanjutnya, point kedua adalah sikap arogansi Wahidin Halim selaku Gubernur Banten bukan hanya ucapan yang melukai hati buruh. Tapi tindakan Wahidin Halim sudah melanggar konstitusi.

Baca juga:  PEMBAHASAN UPAH 2022 DI PT IMIP MOROWALI

“Ajakan saya, yuk kita sama-sama Jihad Konstitusi, kenapa perlu ?, karena tindakan Gubernur (Banten) sudah jelas inskonstitusional. Memaksakan apa yang sudah dipesankan oleh Oligarki, kalau Gubernurnya rakyat, tentunya harus sayang ke rakyat,” tambah Ardi meyampaikan.

Menurut Ardi, di internal perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Banten, Ardi menyebut sudah menyusun strategi lanjutan untuk melumpuhkan perekonomian yang ada di wilayah Provinsi Banten dan tinggal menunggu intruksi selanjutnya.

SN 01/Editor