Bogor, 15 November 2025 – Hari kedua Workshop Penyusunan Kebijakan Gender Serikat Pekerja Nasional (SPN) berlangsung penuh antusiasme di Bogor. Acara ini menjadi bagian dari upaya SPN untuk memperkuat komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan kerja.
Sesi pertama dibuka oleh Sekretaris Umum SPN, Catur Andarwanto, S.H. Ia menyampaikan pemaparan mendalam mengenai perspektif gender dalam konstitusi dan kebijakan SPN. “Gender merujuk pada peran sosial dan harapan terkait jenis kelamin, yang dapat bervariasi antara budaya dan waktu. Penting untuk membedakan antara konstruksi sosial dan aspek biologis dalam melihat isu gender,” ujar Catur.
Menurutnya, pemahaman kesetaraan gender sangat krusial bagi serikat pekerja. Untuk mencapai hal itu, SPN harus menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung pemberdayaan seluruh anggota, baik pria maupun wanita. Diskriminasi berbasis gender harus dihapuskan agar setiap pekerja dapat bekerja di lingkungan adil dan bebas stereotip sosial.
Workshop ini diikuti oleh perwakilan serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka antusias membangun kebijakan yang lebih inklusif bagi semua anggota, tanpa memandang jenis kelamin.
Pada sesi lanjutan, tim Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPN membahas kerangka gender policy serta strategi implementasi kebijakan gender di tingkat nasional. Harapannya, kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk mendorong perubahan positif di dunia perburuhan.
Ketua DPP SPN Bidang Advokasi, PPPA, dan GBVH, Sumiati, S.H., M.H., menekankan tujuan workshop. “Kami ingin membentuk dan mengingatkan perangkat organisasi bahwa SPN memiliki kebijakan terkait gender, agar organisasi lebih inklusif, aman, dan berkeadilan,” katanya.
Lebih lanjut, Sumiati menyatakan, “Selain itu, kami memiliki kebijakan yang menjadi tanggung jawab kita untuk diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab di lapangan. Kami mendorong SPN yang lebih responsif, tidak hanya terhadap kepentingan laki-laki dan perempuan, tetapi juga kesetaraan secara keseluruhan.”
(SN-08)