Jala PRT dan Serikat Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta, meminta DPR untuk segera membuat undang-undang perlindungan PRT

(SPN News) Jakarta, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Serikat Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta, meminta DPR untuk membuat undang-undang perlindungan PRT, sebab UU ketenagakerjaan belum menjamin para PRT.

Staf Pengorganisasian dan Penguatan Kapasitas Jala PRT Ari Ujianto mengatakan Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak menjangkau para PRT ke dalam sistem perundangan umum mengenai hubungan kerja. Undang-undang tersebut PRT dianggap tidak dipekerjakan badan usaha sehingga mereka tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh UU terhadap pekerja lainnya.

Di samping itu, mereka tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga:  PENJAJAKAN KERJA SAMA DENGAN GAATW

“Kontrak antara majikan dengan PRT itu harus ada hak kewajibannya dengan clear, yakni dengan standar kerja layak misalnya THR, libur mingguan, upah layak, jaminan sosial, itu harus ada di dalam kontrak termasuk batasan waktu bekerja,” kata Ari di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, (6/10/2019).

Oleh karena itu, Ari berharap DPR RI dan Pemerintah segera membahas mengenai revisi undang-undang ketenagakerjaan atau membuat undang-undang baru yang menjamin profesi PRT

“Permasalahan ini akan clear, tidak perlu ribet negosiasi dengan majikan segalam macam kalau undang-undang perlindungan PRT- nya ada, dengan undang-undang itu sudah memberikan kewajiban bagi majikan atau pengguna jasa untuk memberikan hak-hak kepada PRT,” tegasnya.

Baca juga:  THR DAN NILAI EKONOMIS LEBARAN

Untuk diketahui, berdasarkan survei International Labour Organization (ILO/Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta) pada 2015 PRT di Indonesia sudah mencapai 4,2 juta orang.

Mereka selain sebagai pekerja juga sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai pendapatan sekitar 20 – 30 persen dari upah minimum regional (UMR) dan belum mendapatkan hak jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 2/2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pasal 11 Huruf g, disebutkan bahwa Pengguna Jasa PRT/Majikan wajib mengikutsertakan PRT dalam jaminan sosial.

SN 09 dikutip dari berbagai sumber/Editor