Ilustrasi
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur sanksi apabila Pemda membuat Perda menghambat investasi
(SPNEWS) Jakarta, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan aturan turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan, seperti amanat UU Cipta Kerja, RPP itu akan mengatur tata cara penetapan tarif dan retribusi yang berlaku secara nasional. Kemudian, insentif, pengawasan pelaksanaan PDRD hingga tata cara pemberian sanksinya.
“Tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam peraturan pemerintah dan juga tata cara pencabutan sanksi tersebut,” ungkap dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, (27/1/2021).
Berdasarkan pemaparan Suahasil, RPP itu nantinya akan berisi mengenai penyesuaian tarif PDRD yang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda). Sebelum itu, dilakukan juga evaluasi rancangan perda pajak dan retribusi. Untuk penetapan penyesuaian tarif nantinya berdasarkan review dari menteri keuangan dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres mengatur paling sedikit enam ketentuan, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif.
Kemudian, jenis pajak dan atau retribusi yang akan disesuaikan. Selanjutnya berisi besaran penyesuaian tarif; mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif serta daerah yang memperoleh penyesuaian tarif. Untuk perdanya, Suahasil memastikan, akan disiapkan mekanisme pengawasan perda PDRD dalam RPP tersebut. Pengawasan atas Perda PDRD ini, kata Suahasil, dilakukan oleh menteri keuangan dan menteri dalam negeri.
Dalam melakukan monitoring dan evaluasi perda, menteri keuangan dan menteri dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan atau pemda terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian, menkeu merekomendasikan perubahan kepada mendagri. Setelah itu, mendagri minta pemda untuk segera melakukan perubahan perda, paling lama lima hari setelah rekomendasi diterima. Kepala daerah wajib melakukan perubahan perda PDRD paling lama 15 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.
Suahasil mengatakan, jika perda-perda yang dianggap mengganggu iklim investasi tidak dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka, dikatakannya, pemda tersebut bisa dikenakan sanksi.
“Bentuk sanksi yang bisa dilakukan adalah melalui transfer ke daerah dan detail kalau ternyata perda-perda yang dianggap ganggu iklim investasi tidak dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.
Bentuk sanksinya, kata Suahasil, penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan. Pemotongan 10 persen dikenakan bila kepala daerah menyampaikan rancangan perda PDRD lebih dari tiga hari kerja. Sementara itu, sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 15 persen dikenakan bila kepala daerah tidak melakukan perubahan perda lebih dari 15 hari. Sanksi tersebut bisa dicabut bila pemda yang dikenai sanksi telah memenuhi kewajibannya tersebut. Jika tidak memenuhi kewajiban sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DAU atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir.
SN 09/Editor
