Serang, 25 Februari 2025 – Kantor Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) Kawasan Industri Nikomas Gemilang menjadi lokasi digelarnya forum diskusi grup bertajuk “Diskusi, Menyamakan Persepsi, dan Mencari Solusi Terkait Kemacetan Jalan di Area Desa Cijeruk” pada hari Selasa kemarin. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua PSP SPN Kawasan Industri Nikomas Gemilang, Suprihat, SH., perwakilan manajemen Kawasan Industri Nikomas Gemilang dari Departemen Humas, SD ERC, dan Security, serta Kepala Desa Tambak dan Cijeruk. Hadir pula Babinsa Desa Cijeruk, Kanit Lantas Polres Kabupaten Serang, Polsek Cikande, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Serang, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kabupaten Serang, Dinas Perhubungan, masyarakat setempat seperti pengemudi ojek dan pedagang kaki lima, serta pengurus dan asistensi PSP SPN.
Forum ini digelar dengan tujuan utama untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi terhadap permasalahan kemacetan di kawasan Cijeruk yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kemacetan ini kerap menyebabkan keterlambatan karyawan Kawasan Industri Nikomas Gemilang saat akan masuk kerja, sehingga menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat. Diskusi yang berlangsung intens menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penyebab kemacetan, di antaranya rendahnya kesadaran berkendara masyarakat, kondisi jalan alternatif di badan sungai yang memburuk terutama saat musim hujan, aktivitas tukang ojek yang memenuhi badan jalan, serta keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang turut menyumbat akses.
Babinsa Desa Cijeruk, Wally, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kemacetan adalah aktivitas ojek yang mempersempit ruas jalan. Ia mengungkapkan bahwa upaya penertiban sudah dilakukan bersama Kepala Desa dan pengelola kawasan, termasuk pengaturan identitas para pengemudi ojek. Namun, langkah ini menuai penolakan dari sebagian ojek yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang.
“Kami terus berupaya mencari solusi yang diterima semua pihak, tapi memang ada tantangan dalam pelaksanaannya,”
ujar Wally.
Sementara itu, Topan, Kasi Satpol PP Kabupaten Serang, menyoroti permasalahan PKL yang kembali menjamur di badan sungai meskipun sudah beberapa kali ditertibkan. Ia menuturkan bahwa pendekatan persuasif pernah dilakukan atas permintaan BBWS, bahkan beberapa PKL secara sukarela membongkar bangunan mereka sendiri.
“Sayangnya, kondisi saat ini seperti kembali ke awal. Bangunan PKL lagi-lagi bermunculan di badan sungai, sehingga menyulitkan akses jalan,”
ungkap Topan.
Di sisi lain, kondisi jalan alternatif yang buruk, terutama saat musim hujan, menjadi perhatian Kepala Desa Cijeruk, A. Rosadi. Ia menyatakan kesiapan pihak desa untuk memperbaiki jalan tersebut menggunakan dana desa bersama Desa Tambak. Namun, langkah ini terkendala izin karena jalan tersebut berada di bawah pengelolaan BBWS, bukan jalan desa. “Jika diizinkan, kami akan segera anggarkan dana untuk membangun jalan di badan sungai itu,” tegas A. Rosadi. Menanggapi hal ini, perwakilan BBWS menyatakan tidak keberatan, tetapi pihak desa harus mengajukan izin resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terlebih dahulu.
Forum diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mengatasi kemacetan di Cijeruk secara berkelanjutan. Kolaborasi antarpihak, mulai dari pemerintah desa, instansi terkait, hingga masyarakat, menjadi kunci utama dalam menciptakan solusi yang efektif dan diterima bersama. Hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar karyawan dan warga sekitar tidak lagi terganggu oleh masalah kemacetan.
(SN-02)
