Foto Istimewa
Sampai 30/4/2021 Posko THR Kemnaker telah menerima 776 laporan terkait pembayaran THR
(SPNEWS) Jakarta, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 776 laporan terkait pembayaran THR selama kurun waktu 20 hingga 30 April 2021. Jumlah tersebut terbagi dari 484 konsultasi THR dan 292 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 ini, di antaranya adalah sektor ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan minuman, dan lainnya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi memastikan, setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti melalui tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.
“Setiap ada laporan yang masuk ke posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti segera kita tindaklanjuti. Kita juga berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR” ungkap Anwar pada (2/5/2021).
Posko THR ini dimanfaatkan kalangan pekerja dan manajemen perusahaan ataupun masyarakat umum. Mereka mencari informasi baik terkait pembayaran THR, konsultasi maupun mengadukan permasalahan pembayaran THR.
“Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dan lain-lain. Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu,” kata Anwar.
Berbagai pengaduan yang masuk ke Posko THR tersebut, menurut Anwar, langsung ditindaklanjuti dan dibantu menemukan solusi terbaik.
“Berdasarkan laporan tim posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya,” katanya, menambahkan.
Anwar menambahkan, apabila pekerja/buruh, manajemen perusahaan maupun masyarakat umum membutuhkan informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR, dipersilakan untuk datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain tatap muka, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui laman bantuan.kemnaker.go.id dan call center 1500 630.
“Silakan datang langsung atau hubungi kami melalui call center dan Sisnaker. Setiap laporannya kami tindaklanjuti,” ujar Anwar.
Anwar menjelaskan, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga di daerah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi tetap berjalan lebih efektif.
Anwar berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, serta menjadi solusi yang diharapkan dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.
Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional. Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021 sekaligus memberikan saran dan masukan kepada Tim Posko.
SN 09/Editor
