Ilustrasi

Kalangan pengusaha di DKI Jakarta merasa khawatir terhadap wacana pemprov untuk kembali mengerem darurat mengetatkan pembatasan

(SPNEWS) Jakarta, Kalangan pengusaha di DKI Jakarta merasa khawatir terhadap wacana pemprov untuk kembali mengerem darurat mengetatkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dengan PSBB ketat membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan. Hal itu akan memberikan sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha.

“Ini menjadi suatu pertimbangan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan karena sudah 10 bulan dunia usaha tertekan dan terpuruk nyaris frustasi,” ujar Sarman dalam keterangannya, (28/12/2020).

Baca juga:  DERITA PEKERJA PT SJ MODE

Menurut Sarman, dengan PSBB ketat juga akan membuat badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali terjadi. Selain itu, lanjutnya, semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup.

“Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional karena ekonomi Jakarta menyumbang 17 persen PDB Nasional,” imbuhnya.

Sarman berharap, pemprov bisa mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini.

“Dan yang paling strategis agar Pemprov DKI Jakarta melobby Pemerintah Pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksin 19,mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian Nasional,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memberi sinyal untuk kembali mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga:  MENAKER MEMINTA PERUSAHAAN MEMPERKETAT WAKTU KERJA

Saat ini, pemprov masih memberlakukan PSBB transisi yang melonggarkan masyarakat DKI Jakarta bisa keluar rumah. Menurut Riza, wacana ini setelah melihat kasus covid-19 di Jakarta semakin meningkat. Namun, lanjut Riza, keputusan PSBB ketat ini menunggu situasi ke depan dengan melihat fakta dan data yang ada.

“Kami akan terus mengambil berbagai kebijakan kita akan lihat nanti beberapa hari kedepan setelah tanggal 3 nanti Apakah dimungkinkan nanti pak gubernur nanti akan ada emergency break nanti kita akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data,” ujar Riza kepada wartawan, (27/12/2020).

SN 09/Editor