Pemkab Kabupaten Sukabumi masih membahas penanganan dampak PHK akibat hengkangnya sejumlah pabrik
(SPN News) Sukabumi, Penanganan dampak PHK buruh akibat hengkangnya pabrik dari Kabupaten Sukabumi sampai saat ini masih dalam pembahasan Pemkab Sukabumi. Hengkangnya pabrik-pabrik di Sukabumi mencuat dalam diskusi bertajuk Dialektika yang digelar sukabumiupdate.com dan Universitas Nusa Putra, (2/2/2019) lalu. Pada acara dialog tersebut terungkap fakta beberapa perusahaan telah hengkang dari Kabupaten Sukabumi. Bahkan ada yang masih beroperasi tetapi sudah menyiapkan lokasi usaha di tempat lain.
Pemkab Sukabumi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan akan segera menggelar pertemuan dengan membahas dampak PHK buruh akibat kepindahan perusahaan tersebut. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Muladi mengatakan pertemuan lintas sektor yang membahas penanganan dampak PHK tersebut sudah diselenggarakan oleh Pemkab Sukabumi.
“Hari Rabu (6/3/2019) minggu lalu sudah ada pembahasan di Palabuhanratu, dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda), dihadiri Asisten Daerah 1, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, Bagian Ekonomi dan Dinas Sosial,” ujar Muladi.
Mengenai hasilnya, lanjut Muladi, saat ini masih dalam proses pembahasan. “Sementara ini masih dalam pengolahan program-progam yang akan dilakukan dan ditangani oleh masing-masing dinas dan diselaraskan untuk mengarah kepada penanganan korban PHK,” ujar Muladi.
Namun Pemkab Sukabumi, kata Muladi, sampai saat ini belum dapat bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi.
“Rabu kemarin kita sudah undang (Apindo), tapi berhalangan hadir, karena kita berharap ada solusi terdini dari Apindo,” jelasnya.
“Kemungkinan masih ada pertemuan lanjutan dari rakor kemarin,” imbuhnya.
Sebelumnya ada informasi dari Wakil Ketua 1 DPC Apindo Kabupaten Sukabumi, David Darmadjadja tentang rencana akan ada pertemuan pada tanggal 18 Maret mendatang.
Muladi membenarkan informasi tersebut. “Betul Apindo yang minta tanggal tersebut,” tandas Muladi.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Asep Haryanto mengatakan DPRD sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak Pemkab Sukabumi paska acara Dialektika.
“Saya sudah koordinasi dengan Kepala Disnakertrans juga dengan Sekda. Dan eksekutif sudah mengambil langkah rapat koordinasi menyikapi hal tersebut. Hasilnya seperti apa, saya belum mendapat info,” tukas Asep.
SN 09 dikutip dari sukabumiupdate.com/Editor
