Ilustrasi Kawasan Industri
Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menawarkan dua lahan kawasan industri untuk para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah itu.
(SPNEWS) Jakarta, Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menawarkan dua lahan kawasan industri untuk para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah itu. Dua kawasan industri tersebut yaitu Kawasan Industri Terpadu (KIT) dan Kawasan Industri Batang Industrial Park (BIP).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Batang Ari Yudianto mengatakan bahwa dua lahan kawasan industri tersebut berada di wilayah Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, serta Kawasan Industri BIP di Desa Sigayung, Kecamatan Tulis.
“Memang di Kabupaten Batang memiliki dua kawasan industri yang ditawarkan kepada investor baik lokal maupun asing yang ingin menanamkan modalnya di wilayah ini,” katanya di Batang, (29/10).
Menurut dia, para investor ditawarkan dua pilihan yaitu jika ingin menempati lahan di KIT Batang maka hanya akan dikenakan beban biaya sewa saja tetapi bila memilih lahan di Kawasan Industri BIP akan menggunakan sistem beli.
Luasan lahan di Kawasan Industri BIP, kata dia, mencapai sekitar 287 hektare yang saat ini masih dalam proses pengerjaan tanah agar lebih rapi sebelum dilakukan pembangunan (cut and fill) oleh PT Intiland Development Tbk selaku konsorsium KI BIP.
“Jadi tanah hak guna usaha (HGU) ini dikelola oleh PT Sigayung dan saat ini sedang dikerjakan proses ‘cut and fill’ oleh PT Intiland. Apabila ingin mengetahui persis berapa harga jual tanah di dalam KI BIP ini bisa menanyakan langsung pada dua PT tersebut selaku konsorsium,” katanya.
Ari Yudainto mengatakan hingga saat ini sudah cukup banyak investor yang datang ke Kawasan Industri BIP untuk melihat lokasinya. “Berdasar informasi dari direktur PT Intiland, sejumlah investor sudah datang menengok ke lokasi itu,” katanya.
Ia mengatakan Pemkab Batang memang tidak menjadi salah satu bagian dari konsorsiumnya tetapi dengan adanya Kawasan Industri BIP akan mendapatkan banyak dampak positifnya.
“Pemkab hanya hanya menerima dampak positifnya saja seperti dalam penerbitan perizinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan peluang pekerjaan cukup besar, perputaran ekonomi yang cukup banyak, serta penyerapan tenaga kerja,” katanya.
SN 09/Editor
