Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta  menggali masukan dan aspirasi dari pekerja 

(SPNEWS) Yogyakarta, Bertempat di rumah makan Joglo Asri Yogyakarta, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan dialog sosial dengan serikat pekerja/buruh yang ada di Yogyakarta. Acara dialog selama 2 hari yang dimulai dari hari Rabu – Kamis (23-24/9/2020) tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggali aspirasi dan juga masukan dari para pekerja yang ada di Yogyakarta berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagaimana di sampaikan oleh Kepala Bidang HIJSTK Ariyanto Wibowo, SH, M.Hum, Disnaker DIY bahwa untuk menyerap aspirasi dari pekerja yang ada di Yogyakarta dan juga untuk mengurangi demonstrasi yang menyebabkan berkerumunnya orang di satu titik (demo) di masa pandemic covid 19 ini, maka Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan dialog sosial tersebut.

Baca juga:  MEMBANGUN SINERGITAS PIMPINAN ORGANISASI MELALUI PENGUATAN TIM DPC SPN KABUPATEN SERANG

“Jadi untuk mencari masukan dari para pekerja di Yogyakarta serta untuk mengurangi kerumunan apabila demontrasi itu, dari pemerintah daerah melalui Disnaker mengadakan acara dialog sosial ini. Kita melaksanakan dialog ini selama 2 hari, hari Rabu dan Kamis ( 23-24/9/2020), 1 hari untuk 3 sesi untuk 3 SP/SB, 1 sesi itu untuk 90 menit acaranya dengan jumlah peserta dari masing – masing federasi adalah 40 orang.”

Dialog tersebut pun disambut antusias oleh para anggota SPN yang ada di Yogyakarta, yang dalam pelaksanaannya di sesi terakhir hari kamis tersebut banyak peserta yang memberikan masukan serta berkeluh kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY.

Diantaranya adalah seperti disampaikan oleh Sularman dari PT Eagle Glove tentang bagaimana hubungan industrial di perusahaanya kurang harmonis, serikat pekerja sering tidak di libatkan / diajak berunding dalam hal kebijakan perusahaan yang menyangkut tentang hak-hak pekerja, serta bagaimana sulitnya mendapatkan ijin untuk kegiatan serikat dari perusahaan, kemudian Sarino dari PT Budi Makmur mengeluhkan adanya pekerja yang belum di daftarkan ikut bpjs ketenagakerjaan

Baca juga:  UMK SUMBAWA BARAT NAIK RP 100 RIBU

Menanggapi masukan dan usulan dari para peserta dari dinas yang di wakili oleh Ariyanto Wibowo dan juga Dasrum dari HIJSTK menyampaikan akan melakukan langkah – langkah seperti deteksi dini terhadap perusahaan yang di duga bermasalah tersebut. Juga dari dinas akan melakukan pelatihan bagi pekerja/keluarga pekerja agar para pekerja bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari gaji pekerja.

SN 13/Editor