(SPN News) Bandung, Resesi Ekonomi mengancam nasib buruh di PHK, hal ini menjadi dasar Perwakilan Aliansi Buruh Jawa Barat menyampaikan permohonan audiensi ke Kantor DPRD I Jawa Barat, 22 September 2015. Sejumlah serikat buruh seperti SPN, Gaspermindo, FSPM, FSPMI-KSPI, KSBSI, KSPSI dan SBSI’92 tergabung dalam aliansi ini.

Permohonan audensi aliansi buruh jabar diterima oleh wakil ketua fraksi PDI perjuangan yaitu bapak Waras Wasisto, SH,  kebetulan beliau berlatar belakang aktivis buruh sangat memahami permasalahan buruh sehingga beliau memfasilitasi perwakilan aliansi buruh Jawa barat dapat beraudensi dengan Komisi V langsung diterima oleh bapak Agus Weliyanto Santosa, SH sebagai ketuanya.

Di ruang Konfrensi Pers DPRD I Jawa Barat yang dihadiri langsung oleh ibu Ineu Purwadewi Sundari, SSos, MM. sebagai ketua DPRD I Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Ineu juga menyinggung tentang kondisi perekonomian di Indonesia yang saat ini tidak begitu menggembirakan dengan terus melemahnya nilai rupiah tidak menutup kemungkinan berdampak terhadap PHK buruh hal ini memang perlu disikapi secara serius.

Baca juga:  UMK KOTA MADIUN AKAN NAIK SESUAI DENGAN PP NO 78/2015 

Salah satu perwakilan aliansi buruh jabar yaitu bapak Iyan Sofyan, SH, Ketua DPD SPN Jabar menanggapi bahwa “ memang benar dampak dari resesi ekonomi ada anggota SPN di 3 perusahaan di Jawa Barat kasus PHKnya tercatat di PHI, menyikapi kondisi tersebut karena para pekerja kebanyakan kerjanya di sektor tekstil ketika di PHK mereka tidak memiliki keahlian lain, maka perlu diusulkan agar pekerja korban PHK ini dapat diberi pembinaan/tambahan keahlian lain agar mereka memiliki pekerjaan lainnya”.

Berdasarkan hasil audensi dengan komisi V maka ada 4 hal yang dapat disimpulkan yaitu ;
1. Situasi ekonomi dalam negeri dengan melemahnya nilai rupiah berdampak terhadap resesi ekonomi mengakibatkan terjadi PHK buruh.
2. Perdanaker Jabar Nomor 6 tahun 2014 mengancam nasib buruh dalam negeri tergantikan oleh tenaga kerja luar negeri. Untuk peninjauan Perda tersebut DPRD I Jawa Barat mohon perwakilan aliansi buruh Jabar untuk segera menyiapkan detail persoalan persoalan yang ada yang nantinya akan diusulkan oleh DPRD I.
3. Kurang harmonisnya hubungan Disnaker Jabar dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, terbukti program pembinaan SP/SB tidak jalan.
4. Karena pentingnya pembinaan bagi SP/SB di Jawa Barat, maka Fraksi PDI-P yang diwakili oleh Waras Wasisto, SH berjanji dalam hal permintaan bantuan dana untuk SP/SB dari APBD murni.

Baca juga:  KRISIS KEMANUSIAN AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKAN SEMAKIN MASIF AKIBAT UU CIPTA KERJA

Konferensi pers diakhiri dengan doa bersama, dan detail persoalan yang diminta DPRD dari aliansi buruh jabar diharapkan sudah masuk sebelum awal bulan Oktober 2015.

aliansi buruh jabardengan DPRD I (1)

JABAR 1