JAKARTA (14/11/2026) – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru politik nasional. Karena itu, SPN soroti moralitas politik dan tanggung jawab para pengambil keputusan.
Menurut DPP SPN, peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur dalam lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, momentum ini penting untuk mengevaluasi demokrasi, moralitas politik, dan tata kelola negara.
Berdasarkan rilis DPP SPN, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada 12 November 2026. Peristiwa itu terjadi di tengah polemik persyaratan pencalonan dan proses politik di DPR.
Iwan Kusmawan Pertanyakan Siapa yang Membuka Jalan
Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan, S.H., menyampaikan pandangan kritis atas perjalanan politik tersebut. Ia menyoroti peran pejabat yang dulu memberi jalan.
“Peristiwa politik sudah dilalui. Jika saat di puncak kekuasaan baru jadi masalah, bagaimana moral para pejabat yang meloloskan saat Gibran masih jadi Wali Kota?” kata Iwan.
Menurut SPN, persoalan politik tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki atau meninggalkan jabatan. Sebab, publik juga berhak mempertanyakan proses dan mekanisme yang berlangsung sebelumnya.
Selain itu, publik berhak menagih tanggung jawab institusi dan pejabat yang dulu menentukan kelayakan seseorang. Bagi SPN, demokrasi tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral dan legitimasi kekuasaan.
Sebaliknya, demokrasi harus berdiri di atas keadilan, kepatuhan hukum, dan integritas. Demokrasi juga menuntut tanggung jawab moral kepada rakyat.
Pramuji: Konstitusi dan Integritas Harus Tetap Berdiri
Sementara itu, Pramuji Hari Purnama, S.H., Ketua Bidang Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM DPP SPN, menilai setiap kepemimpinan memiliki peluang sekaligus tantangan. Namun, dinamika politik harus tetap berada dalam kerangka ketatanegaraan yang sehat.
“Setiap kepemimpinan tak pernah lepas dari peluang dan tantangannya. Peristiwa politik dari mundurnya Wakil Presiden RI tentunya tak lepas dari risiko bagi seorang pemimpin,” ujar Pramuji.
Meski begitu, Pramuji menegaskan SPN selalu melihat cara negara menjalankan aturan, komitmen, dan integritasnya. Dengan begitu, hasil peristiwa politik tidak memicu kegaduhan.
Pramuji juga menekankan SPN tidak ingin terjebak dalam kegaduhan politik maupun pertarungan kepentingan kekuasaan. Fokus organisasi adalah memastikan setiap proses kenegaraan berjalan sesuai konstitusi.
Selain itu, SPN ingin mekanisme hukum dihormati dan stabilitas pemerintahan terjaga. Namun, prinsip akuntabilitas tidak boleh dikorbankan.
Menurut Pramuji, pengunduran diri pejabat negara bukan alasan untuk menghentikan evaluasi proses politik. Justru, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara.
Pasalnya, jabatan publik mengandung tanggung jawab besar. Tanggung jawab itu tidak terpisah dari etika, integritas, dan kepentingan rakyat.
Demokrasi Bukan Sekadar Soal Siapa yang Berkuasa
Sebagai organisasi perjuangan kaum pekerja, SPN memandang kualitas demokrasi berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu juga menyangkut masa depan kaum buruh.
Menurut SPN, negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, negara yang kuat berani menegakkan aturan secara konsisten dan mengevaluasi kesalahan.
Selain itu, negara yang kuat memastikan tidak ada kepentingan politik di atas konstitusi. Karena itu, SPN meminta publik juga menguji tanggung jawab pihak yang membuka jalan dan memberi legitimasi.
Bagi SPN, peristiwa ini harus menjadi momentum pembelajaran politik nasional. Sebab, jabatan bisa berakhir dan kekuasaan bisa berganti.
Akan tetapi, tanggung jawab moral dan sejarah tidak boleh dihapus begitu saja. Pada akhirnya, SPN tetap berpegang pada prinsip demokrasi, keadilan, kemandirian, dan supremasi hukum.
(SN-03)
