SIDOARJO (15/07/2026) – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar seminar nasional yang sangat krusial. Seminar ini mengusung tema besar tentang peran penting Danantara dalam mendukung industri domestik. Selain itu, agenda utama berfokus pada langkah nyata untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Acara yang berlangsung di Sun Hotel Sidoarjo ini menghadirkan tokoh ekonomi terkemuka. SPN mengundang Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Selanjutnya, Bhima memaparkan kondisi industri nasional yang saat ini masih menghadapi tantangan sangat serius.

Tantangan Nyata Sektor Manufaktur

Bhima menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit pada sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan tajam. Akibatnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia kini berada dalam zona kontraksi yang mengkhawatirkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas industri manufaktur domestik belum pulih sepenuhnya dari krisis.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mendorong kebangkitan sektor ini. Bahkan, Bhima menekankan bahwa Danantara wajib memimpin transformasi menuju industri hijau yang berkelanjutan. Langkah ini sangat penting untuk membalikkan tren deindustrialisasi dini yang mengancam masa depan bangsa.

“Investasi pada sektor industri hijau mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru,” ujar Bhima dalam seminarnya. Ia menambahkan bahwa proyek tersebut akan menyerap tenaga kerja semi-skilled maupun high-skilled sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Soroti Ketimpangan dan Ancaman Korupsi

Akan tetapi, Bhima juga menyoroti berbagai tantangan makro ekonomi yang sedang menjepit masyarakat bawah. Industri otomotif nasional saat ini berada di bawah tekanan pasar yang sangat berat. Sementara itu, simpanan uang masyarakat di bank terus mengalami penurunan yang signifikan.

Baca juga:  Workshop PKB Responsif Gender Makin Terang 2025: Dorong Kesetaraan dan Perundingan Kolektif di Semarang

Sebaliknya, simpanan kelompok korporasi kaya di perbankan justru melonjak semakin besar. Fenomena tersebut menciptakan kesenjangan perputaran uang yang sangat lebar di dalam negeri. Akibatnya, peredaran uang hanya terkonsentrasi di kelompok tertentu dan belum mengalir ke sektor riil.

Kemudian, Bhima juga mengingatkan tantangan mendasar yang merusak iklim investasi di Indonesia. Praktik korupsi yang masif terus menggerus tingkat kepercayaan para investor asing maupun lokal. Oleh karena itu, tata kelola aset Danantara harus bersih agar tidak menjadi sarana pencucian uang.

Enam Strategi Taktis Penyelamatan Industri

Untuk menggerakkan roda industri domestik, Bhima menawarkan enam strategi taktis yang saling berkaitan:

  1. Revitalisasi Padat Karya: Pemerintah harus memfokuskan dana untuk merevitalisasi sektor industri padat karya domestik. Jangan terburu-buru berinvestasi pada proyek spekulatif seperti gasifikasi batu bara.

  2. Infrastruktur Kawasan: Instansi terkait perlu mempercepat perbaikan infrastruktur pendukung di seluruh kawasan industri utama.

  3. Insentif Tepat Sasaran: Kemenkeu harus memastikan insentif fiskal mengalir langsung ke proyek industri padat karya.

  4. Hilirisasi Kuat: Pelaku usaha wajib meningkatkan rantai pasok hilirisasi agar menghasilkan bahan baku mandiri.

  5. Pulihkan Kepercayaan: Pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan industri kendaraan listrik dan hybrid secara transparan.

  6. Proteksi Rakyat: Danantara wajib menghindari kebijakan yang merugikan sektor pertanian dan peternakan rakyat kecil.

Baca juga:  Massa Aksi Serikat Pekerja Kembali Unjuk Rasa di Kemenaker RI, Tuntut Cabut Permendag No 8 Tahun 2024 dan Hentikan PHK Ilegal Sritex

Selanjutnya, Bhima mendesak Danantara untuk segera menerbitkan Roadmap Investasi Berkelanjutan secara transparan. Peta jalan ini harus memuat aturan ketat tentang proyek ramah lingkungan. Langkah tersebut selaras dengan komitmen transisi energi bersih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Singkatnya, dokumen tersebut harus memisahkan proyek secara tegas melalui mekanisme White List dan Black List. Proyek rendah karbon masuk ke dalam daftar prioritas yang mendapat dukungan penuh. Sebaliknya, proyek berisiko tinggi dan tinggi emisi akan ditolak mentah-mentah untuk mencegah kerugian negara.

Melalui seminar ini, SPN berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama secara sinergis. Kebijakan investasi harus berpihak pada penguatan industri domestik dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Akhirnya, tata kelola yang transparan akan menyelamatkan jutaan pekerja dari ancaman gelombang PHK.

(SN-02)