SPN Perjuangkan Transisi Energi Hijau yang Adil bagi Buruh Indonesia

Serikat Pekerja Nasional (SPN) meluncurkan kampanye “Buruh Hijau, Ekonomi Berkeadilan”. Dengan demikian, mereka memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak meninggalkan pekerja. Selain itu, kegiatan nasional di Jakarta menekankan keterlibatan buruh dalam solusi perubahan iklim.

Peluncuran Kampanye Nasional di Jakarta Jakarta, 31 Oktober 2025 – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menegaskan komitmennya. Oleh karena itu, mereka memperjuangkan Just Transisi. Proses ini mengarah pada ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan bagi pekerja. Melalui kampanye “Buruh Hijau, Ekonomi Berkeadilan”, SPN menyoroti fakta penting. Perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, melainkan juga melibatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Iwan Kusmawan membuka acara. Sebagai Ketua Umum SPN sekaligus Presiden IndustriAll Indonesia Council, ia menyatakan, “Perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Pekerja harus menjadi bagian dari solusi, bukan korban dari transisi ini.” Selain itu, ratusan aktivis buruh, akademisi, dan perwakilan komunitas lingkungan menghadiri acara tersebut. Dengan demikian, SPN menekankan Just Transisi. Akibatnya, mereka ingin pabrik, lingkungan, dan kehidupan pekerja berkelanjutan secara bersamaan.

Baca juga:  PENUHI JALAN RAYA SERANG BURUH BANTEN AKSI TUNTUT UPAH LAYAK

Keterlibatan SPN dalam Jejaring Nasional SPN bergerak aktif. Oleh sebab itu, mereka bergabung dalam Jejaring Nasional yang KSPI inisiasi. Federasi lain ikut serta, antara lain:

  1. SPN (Asep Saepulloh)
  2. FSPMI (Judy Winarno)
  3. FSP KEP (Rastingkem)
  4. FSP FARKES REF (Rita Hendratiningsih)
  5. FSP ISSI (Agus Sarjanto)
  6. FSP PAR REF (Mharsell Ehberd Patinama)
  7. FSP FARKES R KSPI (Dimas P. Wardhana)
  8. SBPI (Marvan Surya Tua)
  9. FSP ASPEK INDONESIA (M Ilyas)
  10. Media KSPI (Tendi)
  11. Arie (Tim Koordinator DTDA KSPI)
  12. Kahar S Cahyono (Tim Koordinator DTDA KSPI)

Jejaring ini berkonsultasi intensif. Selain itu, mereka berdiskusi dengan lembaga penelitian ternama. Lembaga-lembaga tersebut mencakup Center of Economic and Law Studies (CELIOS), The Habibie Center (THC), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Tujuannya jelas: memperjuangkan Just Transisi dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

Baca juga:  Ribuan Buruh Banten Gelar Unjuk Rasa di KP3B, Tuntut Hapus Outsourcing dan Reformasi Perburuhan

Asep Saepulloh menyuarakan sikap tegas. Aktivis SPN ini menegaskan, “Kita tidak menolak perubahan teknologi. Namun, kita menuntut transisi yang adil. Pekerja harus dilibatkan, dilindungi, dan diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya.” Dengan kata lain, buruh menolak menjadi korban kemajuan.

Ajakan Solidaritas dan Langkah Selanjutnya SPN mengajak semua pihak. Oleh karena itu, mereka ingin Just Transisi menjadi bagian integral perjuangan buruh modern. Isu ini sejajar dengan upah layak, jaminan sosial, dan hak berserikat. Kampanye “Just Transisi untuk Buruh Indonesia” berlanjut. Selanjutnya, SPN menyiapkan program edukasi, riset kebijakan, dan advokasi publik.

Iwan Kusmawan menutup pernyataan resmi. Ia berkata,

“Transisi berkeadilan bukan hanya tentang energi. Ia menyangkut masa depan pekerjaan. Kita butuh solidaritas sosial. Dengan demikian, ekonomi hijau juga menjadi ekonomi rakyat.”

(asm.dppspn)