Ilustrasi
Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 mandiri.
(SPNEWS) Jakarta, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menerbitkan aturan terkait vaksinasi Covid-19 mandiri. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Vaksinasi mandiri yang disebut juga vaksinasi gotong royong ini ditujukan kepada karyawan atau karyawati, keluarga, maupun individu lain terkait dalam keluarga, yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyambut baik peraturan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 mandiri bagi karyawan.
“Pusat Perbelanjaan menyambut baik program vaksinasi mandiri karena adalah merupakan salah satu cara dan upaya untuk mempercepat target sebanyak mungkin masyarakat Indonesia yang divaksinasi,” ucap Alphonzus (26/2/2021).
Sebab, selama pandemi, pusat perbelanjaan merupakan salah satu sektor yang terpuruk karena berkurangnya tingkat kunjungan.
Menurut Alphonzus, vaksinasi mandiri merupakan langkah awal untuk kembali menggairahkan bisnis di pusat perbelanjaan.
“Jadi kunci dalam hal peningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan adalah vaksinasi untuk masyarakat umum,” lanjutnya.
Adapun vaksinasi mandiri dikhususkan bagi pengusaha yang memiliki kemampuan untuk membeli vaksin.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simajorang berharap pemerintah mematok harga yang terjangkau untuk vaksinasi mandiri.
“Sehingga akan lebih banyak pengusaha yang ikut serta,” kata Sarman.
Sementara itu, pengusaha yang tidak mampu membeli vaksin akan tetap mengikuti jadwal dari pemerintah.
Menurut Sarman, vaksinasi mandiri merupakan bentuk partisipasi dari pelaku usaha dalam membantu pemerintah mempercepat vaksinasi di tengah masyarakat.
Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyebutkan, saat ini sudah ada 6.644 perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin mandiri di Jakarta.
“Sudah 6.644 perusahaan yang mendaftar,” ucap Diana kepada Kompas.com, Jumat.
Kendati demikian, pendaftaran akan terus dibuka mengingat masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan informasi lengkap mengenai vaksinasi.
“Masih terus pendaftaran dibuka karena masih banyak perusahaan yang terlambat mendapat informasi,” lanjutnya
Diana berharap, dengan dibukanya peluang perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri, maka akan tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity dengan lebih cepat. Dengan demikian, aktivitas perekonomian kembali berangsur normal.
SN 09/Editor
