(SPN News) Jakarta, Permasalahan klas Pekerja/Buruh dalam aktifitas ketenagakerjaan di Republik Indonesia dewasa ini sungguh sangat memprihatinkan. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak tegas dan cenderung tajam ke Pekerja/Buruh dan tumpul kepada investor menjadikan salah satu parameter kegagalan Pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasinya.

Permasalahan yang fundamental bagi Pekerja/Buruh yaitu tentang pengupahan pun seolah dijadikan mainan investasi dengan tidak memperhatikan masalah Pekerja/Buruh yang sebenarnya. Belum selesai perdebatan mengenai pelayanan jaminan sosial yang dirasa masih setengah hati, malah uang Pekerja/Buruh dibagi-bagi untuk membangun konstruksi bangunan kapitalis berwujud BPJS Ketenagakerjaan. Beban kerja yang sangat berat masih harus ditambah dengan angsuran lintah darat bernama BPJS Kesehatan yang pelayanannya sangat tidak professional dan selalu menyisakan masalah baru di setiap daerah.

Baca juga:  2.504 BURUH JAWA TIMUR SEPANJANG 2018 TERAMPAS HAKNYA

Pengangguran masih sangat tinggi, sehingga rakyat pun semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya memaksa mereka untuk menerima pekerjaan dengan upah rendah dan status kerja yang tidak jelas, seperti yang belakangan ini dengan maraknya Pemagangan. Selain itu kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja pun masih marak. Banyak pekerja perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan di tempat kerja tidak berani melaporkannya, sehingga keadaan ini semakin menyulitkan posisi pekerja perempuan dan tidak sedikit yang meninggalkan trauma berkepanjangan.

Dengan alasan-alasan yang mendasar tersebut melalui peringatan May Day 2019, maka untuk dan atas nama DPP SERIKAT PEKERJA NASIONAL menyatakan sikap resmi sebagai berikut :
1. Reformasi Sistem Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Gratis Untuk Buruh
2. Cabut PP No 78/2015 Tentang Pengupahan
3. Cabut Permenaker No 36/2016 Tentang Pemagangan
4. Tegakan Hukum Ketenagakerjaan
5. Lindungi Pekerja Perempuan dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Segera Ratifikasi Konvensi ILO 183 Tentang Perlindungan Maternitas

Baca juga:  PERINGATAN MAY DAY DI KABUPATEN JEPARA

Demikian pernyataan sikap resmi DPP Serikat Pekerja Nasional untuk diketahui semua pihak