Bogor, 25 Februari 2025 – Sejumlah aktivis dari berbagai federasi serikat pekerja berkumpul di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) FSPMI Cisarua, Bogor, pada 24-25 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh fungsionaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta perwakilan federasi yang berafiliasi, seperti FSPMI, SPN, FSPKEP, Farkes Reformasi, FSP Aspek Indonesia, Farkes R. KSPI, FSP ISSI, FSP Pariwisata, FSPBI, PPMI, dan FPTHSI. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Dalam acara tersebut, Presiden KSPI, Said Iqbal, bersama para ketua umum federasi afiliasi memberikan sambutan. Mereka menegaskan bahwa workshop ini bertujuan menjawab tantangan ketenagakerjaan di Indonesia melalui Labour Law Reform. Peserta dibagi menjadi lima tim kerja untuk membahas revisi draft RUU Ketenagakerjaan. Kelima tim tersebut meliputi Tim Draft RUU Ketenagakerjaan, Tim Draft RUU PPHI, Tim Draft RUU BPJS, Tim Draft RUU SP/SB, dan Tim Draft RUU K3. Dengan penuh antusiasme, para peserta menyumbangkan ide, gagasan, pendapat, serta solusi berdasarkan permasalahan ketenagakerjaan yang dirasakan bersama, sebelum dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.
Acara ini mengusung tema “Meretas Jalan Menuju Kepastian Kerja (Job Security), Kepastian Pendapatan (Income Security), Kepastian Jaminan Sosial (Social Security), dan Kepastian Berserikat (Union Security)”. Selain fokus pada penyusunan draft revisi UU, KSPI juga menekankan pentingnya strategi pengawalan agar RUU ini dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR-RI pada masa sidang mendatang. Langkah ini menunjukkan komitmen serius federasi serikat pekerja di bawah KSPI untuk merespons kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang dinilai memburuk akibat kehadiran Omnibus Law.
Salah satu peserta menyampaikan,
“Tentunya belum mencapai kesempurnaan untuk berbenah, tetapi peran serikat pekerja sangat dinantikan dalam penyempurnaan UU dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.”
Acara ini juga dihadiri oleh fungsionaris DPP SPN, seperti Iwan Kusmawan (Ketua Umum), Asep Saepulloh (Ketua Diklat dan Kaderisasi), Sumiyati, Nurlatifah, Pramuji HP, Sugianto, Amri, serta Theodora Gultom, yang turut berkontribusi dalam tim kerja.
Diharapkan, kegiatan ini dapat membawa perubahan positif dalam siklus ketenagakerjaan di Indonesia. Labour Law Reform diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ketenagakerjaan. Acara ini menjadi wujud nyata upaya serikat pekerja untuk menciptakan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada kepastian hidup pekerja Indonesia.
(D1|ASMI)
