JAKARTA (06/06/2026) – Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyoroti kondisi ekonomi nasional yang penuh tantangan. Selain itu, mereka membahas dampak pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bagi pekerja.
Isu krusial tersebut menjadi pembahasan utama dalam seminar SPN di Hotel Balairung, Jakarta. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 6 Juni 2026.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu Febriani, hadir sebagai pemateri. Selanjutnya, Dyah memaparkan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan kondisi ketenagakerjaan nasional. Ia juga menjelaskan peluang serta risiko investasi melalui Danantara.
Tekanan Ekonomi dan Masalah Tenaga Kerja
Dalam pemaparannya, Dyah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan berat. Sektor konsumsi masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang meyakinkan. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah.
“Bahkan, dibandingkan dengan mata uang negara ASEAN lainnya, rupiah mencatat pelemahan terbesar terhadap USD,” ujar Dyah Ayu Febriani.
Oleh karena itu, fundamental ekonomi nasional masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Akibatnya, inflasi tahunan meningkat dan memukul daya beli masyarakat.
Sementara itu, kualitas pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Industri nasional justru menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang nyata. Kemudian, jumlah pengangguran terselubung dan pekerja informal terus bertambah.
Singkatnya, pertumbuhan ekonomi belum meningkatkan kesejahteraan pekerja secara merata. Selain itu, Dyah menyoroti angka kemiskinan di wilayah pedesaan yang masih sangat tinggi. Kesenjangan pengeluaran masyarakat juga semakin lebar dari waktu ke waktu.
Peluang Investasi Danantara
Pada sesi berikutnya, Dyah menjelaskan profil BPI Danantara. Lembaga baru ini mengelola aset dan dana raksasa senilai US$1.040 miliar. Pemerintah membentuk lembaga ini untuk mengoptimalkan dividen BUMN.
Selanjutnya, Danantara akan menyalurkan investasi pada berbagai sektor strategis. Kebijakan ini tentu memengaruhi industri, upah, dan hubungan kerja. Sektor prioritasnya meliputi pengelolaan sampah, pusat data, kimia dasar, agrikultur, hingga hilirisasi pertambangan.
Menurut Dyah, Danantara memiliki sejumlah peluang bagus. Lembaga ini dapat menciptakan kemitraan strategis dengan sektor swasta. Melalui skema tersebut, swasta memperoleh akses permodalan untuk ekspansi usaha.
Investasi yang terukur akan mendorong transfer teknologi di dalam negeri. Oleh karena itu, pekerja bisa meningkatkan kompetensi mereka. Bahkan, hal ini dapat mendorong terciptanya upah yang lebih layak.
Ancaman PHK dan Risiko Swasta
Akan tetapi, para pekerja dan sektor swasta harus mengantisipasi sejumlah risiko. Danantara memiliki sumber daya yang sangat besar. Akibatnya, persaingan usaha yang tidak seimbang bisa muncul di pasar.
Hal tersebut berpotensi menurunkan permintaan terhadap perusahaan swasta lokal. Tanpa adanya skema investasi bersama (co-investment), risiko PHK justru dapat meningkat.
Risiko lainnya adalah munculnya fenomena crowding out investment. Kondisi ini terjadi saat investasi pemerintah terlalu dominan. Dampaknya, ruang partisipasi bagi sektor swasta akan semakin mengecil.
Pengusaha lokal dan pelaku UMKM terancam gulung tikar. Terutama, jika Danantara mengambil alih sektor usaha strategis secara bertahap.
Sikap dan Tuntutan SPN
Sebagai langkah pengawasan, SPN menegaskan beberapa titik kritis yang wajib menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah harus menjaga transparansi jalur investasi Danantara. Kedua, manajemen wajib membuka laporan keuangan tahunan secara akuntabel.
Selain itu, Danantara harus melaksanakan uji tuntas (due diligence) sosial dan ketenagakerjaan. SPN juga menuntut penguatan dialog sosial yang berbasis data akurat.
Oleh karena itu, SPN mendorong konsultasi berkelanjutan antara Danantara dan organisasi pekerja. Hubungan ini penting untuk menyusun kajian bersama terkait isu ketenagakerjaan.
Melalui seminar ini, SPN mengirimkan pesan kuat kepada pemerintah. Mereka berharap setiap kebijakan investasi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka. Sebaliknya, investasi harus menciptakan pekerjaan layak dan memperkuat ekonomi rakyat.
(SN-03)
