Bogor, 6–7 Desember 2025 – Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta menggelar Rakercab gabungan di Hotel The Khanzy, Cipayung, Puncak. Ratusan pimpinan cabang dan pengurus hadir selama dua hari.
Ketua DPD SPN DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrullah, membuka acara. Ia menekankan pentingnya konsolidasi buruh di tengah aturan baru yang merugikan pekerja.
SPN Jakarta Patuhi Sikap Nasional Peserta sepakat. Semua keputusan DPP SPN dan KSPI langsung menjadi sikap resmi DKI Jakarta. Langkah ini memperkuat kesatuan gerakan buruh.
Mereka menetapkan tiga tuntutan utama:
- UMP DKI Jakarta 2026 naik 8,5%–10,5%, terapkan struktur skala upah, dan kembalikan upah minimum sektoral.
- Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law sesuai Putusan MK No. 168 Tahun 2024.
- Tolak total RPP Pengupahan 2026 yang memiskinkan buruh.
Siap Mogok Nasional Jika pemerintah abaikan tuntutan ini, SPN DKI Jakarta akan gelar mogok nasional. “Kami siap berhenti kerja secara konstitusional,” tegas peserta.
“Mereka harus hormati Putusan Mahkamah Konstitusi. Ini harga mati. Inilah bentuk cinta kami pada Republik Indonesia,” sambung perwakilan SPN.
Acara juga mempererat solidaritas antaranggota. SPN Jakarta berkomitmen terus perjuangkan keadilan upah dan perlindungan hukum bagi buruh.
(SN-21)
