(SPN News) Jakarta 8 November 2016 DPD SPN DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) bertempat di kantor DPD SPN DKI Jakarta Jalan Serayu Raya No 250 RT 001/01 Kelurahan Semper Barat Celincing Jakarta Utara, yang di hadiri oleh Pengurus DPC SPN Se- DKI Jakarta. Tujuan Rakorda kali ini adalah sebagai langkah koordinasi untuk menyatukan persepsi terkait penetapan UMP DKI Jakarta.
RAKORDA kali ini di mulai pada pukul 13. 00 WIB, setelah makan siang di buka oleh Ketua DPD SPN Bung As’ari langsung membahas beberapa isue yaitu : persoalan Upah yang hampir seluruh daerah mengalami yang sama terkena program Pemerintah tentang pemberlakuan Upah Murah terbukti dengan upah minimum yang semuanya didasarkan kepada PP No 78 Tahun 2015. Maka untuk itu ada beberapa agenda yang akan di bahas yaitu : Rencana Mogok Daerah dan Mogok Nasional. Tetapi sebelumnya ada beberapa rencana lain yang harus dilakukan seperti : 1. Rencana perundingan UMSP 2017 yang akan dipertanyakan sebab sampai saat ini belum ada jadwal Perundingan , 2. Laporan Dewan Pengupahan 3. Tindak lanjut pembentukan Laskar Nasional, 4. Jalur instruksi Mogok Daerah dan Mogok Nasional DPD SPN DKI akan langsung memberikan kepada DPC masing-masing wilayah di DKI JAKARTA.
Dengan di tetapkannya UMP DKI Jakarta dan masih belum di terima oleh kalangan buruh karena penghitungan menggunakan PP 78 tahun 2015, maka perjuangan bergeser ke arah penolakan PP 78. Maka untuk itu DPP telah menginstruksikan kepada semua DPD SPN se Indonesia untuk melakukan gerakan secara massive bersama elemen buruh lain maupun secara internal federasi dalam rangka menuntut kenaikan upah sebesar Rp 650.000 untuk tahun 2017 dan penolakan kembali PP 78 tahun 2015.
Pembentukan Laskar Nasional sudah pada tahap finalisasi dan untuk DKI Jakarta belum terinvetarisir secara pasti jumlah Laskar yang akan di didik pada bulan Desember dalam rangka persiapan launching Laskar Nasional yang rencana akan di launching di Banten.
DPD dalam hal ini juga tetap berkonsolidasi dengan aliansi yang lain dalam agenda yang sama, maka untuk mengefektifkan dan memudahkan koordinasi dalam pengerahan masa maka DPD akan menginstruksikan terhadap DPC masing – masing wilayah terlebih dahulu .
Setelah DPC-DPC menyampaikan pendapatnya, Rakorda DPD SPN DKI Jakarta menyimpulkan beberapa hal yaitu : 1. Sesuai hasil rakordasus ke ikut sertaan dalam GBJ hanya bersifat parsial maka dari itu DPD tidak masuk dalam presidium, 2. Turunnya instruksi mogok nasional dari pertemuan konfederasi – konfederasi, 3. Kawasan pulo gadung sudah merencanakan mogok daerah jauh – jauh hari, 4. Dewan pengupahan SPN segera mengkondisikan sektor-sektor milik SPN untuk perundingan umsp, 5. Dewan Pengupahan membentuk tim kecil sector internal SPN untuk menggali data – data dalam perundingan UMSP.
Rakordapun ditutup pukul 15.30 WIB.
Mansur/Coed
