Gambar Ilustrasi
Tersendatnya penyerapan produksi dalam negeri dikhawatirkan menimbulkan PHK
(SPN News) Jakarta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta memperhatikan nasib kaum buruh yang memproduksi alat pelindung diri (APD) atau baju hazmat tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19. Sejumlah perusahaan yang memproduksi baju hazmat mengeluhkan ketersendatan penyerapan produk dalam negeri. Ketersendatan penyerapan produksi dikhawatirkan membuat ribuan buruh terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu disampaikan salah seorang produsen baju hazmat, Prima Pradana dalam keterangan tertulis (25/7/2020).
Menurutnya, saat wabah pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemkes meminta beberapa perusahaan untuk mempercepat produksi baju hazmat dalam negeri.
“Kami dengan segala cara mencoba memaksimalkan produksi baju hazmat. Sayangnya, ketika kami menepati apa yang sudah menjadi komitmen bersama, pemerintah kurang memperhatikan apa yang telah kami produksi. Penyerapannya kurang sesuai dengan komitmen di awal. Dari sisi ekonomi, kami sangat dirugikan,” katanya.
Prima Pradana mengatakan saat ini puluhan ribu buruh menggantungkan nasibnya kepada perusahaan. Namun, perusahaan tidak bisa berbuat banyak karena harus menunggu kepastian dari pemerintah.
“Di gudang kami saja masih menumpuk jutaan set baju hazmat, bahkan sampai tidak tertampung. Kami berharap pemerintah memberikan kepastian terkait hal ini. Kalau ini tidak kunjung selesai, kami terpaksa gulung tikar dan mau tidak mau harus membuat keputusan pahit PHK terhadap para buruh,” katanya.
SN 04/Editor
