Aksi bersama di Balaikota dan DPRD provinsi DKI Jakarta, sejumlah perwakilan diterima untuk menyampaikan aspirasinya.

(SPN News) Jakarta, Aksi yang diikuti sekitar 2000 buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta ini menyampaikan aspirasinya menolak omnibus law RUU cipta kerja. Buruh meminta agar pihak pemda dalam hal ini Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta menolak Omnnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena seperti sudah diketahui bahwa RUU tersebut sudah diserahkan ke DPR untuk dibahas.

Di Balaikota 15 orang perwakilan aksi diterima untuk menyampaikan aspirasinya. Asisten bidang Perekonomian dan Kadisnaker Andriansyah mewakili Gubernur mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Gubernur Anies Baswedan sendiri sedang dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Andriansyah menyampaikan bahwa Anies Baswedan sangat memperhatikan tentang kesejahteraan para pekerja. Anies Baswedan juga berpesan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi para buruh ini ke pemerintah pusat.

Baca juga:  PERESMIAN KANTOR DPC SPN KOTA DEPOK

Setelah para buruh ditemui oleh Andriansyah, massa aksi bubar dari balaikota menuju ke Kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta. Beberapa saat setelah menyampaikan orasi, perwakilan buruh diterima oleh DPRD. Namun, hanya 2 fraksi dari 8 fraksi yang menemui para perwakilan aksi tersebut yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Dalam pernyataannya kedua fraksi tersebut menyatakan bahwa secara proses, Omnibus Law RUU Cipta kerja sudah cacat.
“Bahwa fraksi PKS sudah menyatakann sikap menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hal ini akan kami sampaikan dalam ke DPR RI “ , ujar Abdul Aziz Ketua Fraksi PKS di atas mobil komando aksi. Sementara itu dari Fraksi Gerindra memberikan langsung surat pernyataan penolakan RUU Cipta Kerja kepada perwakilan aksi GBJ.

Baca juga:  IWAN KUSMAWAN, S.H TERPILIH SEBAGAI KETUA UMUM DPP SPN PERIODE 2024-2029

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah kebijakan yang tidak pro buruh, melainkan memprioritaskan para pengusaha demi mendapatkan investasi. Sementara merugikan para buruh yang notabene adalah rakyat Indonesia.

“Luar biasa, hanya 2 fraksi dari 10 fraksi saja yang mau menemui para buruh, padahal ketika mereka butuh suara pada saat kampanye legislatif mereka berbondong-bondong datang menemui kita“ ujar Andre Nasrullah, Ketua DPD SPN DKI Jakarta.

SN 07/Editor