Ilustrasi

Ada 7 perubahan aturan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja

(SPNEWS) Jakarta, UU Cipta Kerja telah resmi disahkan, sebelumnya Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi perwakilan pemerintah, telah menjabarkan 7 substansi pokok perubahan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

  1. Pesangon

Dalam RUU Cipta Kerja, ada penyesuaian perhitungan besaran pesangon. Di dalamnya, pemerintah menambah program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JPK).

  1. Upah Minimum

Dalam RUU Cipta Kerja, upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas.

Selanjutnya, basis upah pada tingkat provinsi alias Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat ditetapkan pada kabupaten atau kota, dengan syarat tertentu. Artinya, tetap ada peluang munculnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sementara untuk UMKM, akan ada upah tersendiri.

Baca juga:  58,5 JUTA PENDUDUK INDONESIA MEMBUTUHKAN PEKERJAAN

  1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dalam RUU Cipta Kerja, ada perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Ada tiga manfaat yaitu Cash Benefit, Vocational Training, dan Job Placement Access.

  1. Pekerja Kontrak

Dalam RUU Cipta Kerja, pasal 59 dihapus sehingga memiliki potensi menghasilkan Pekerja Kontrak tanpa batas karena menghilangkan syarat dan ketentuan.

  1. Waktu Kerja

Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja ditetapkan secara rigid yaitu 7 jam per hari dan 40 jam per minggu (untuk 6 hari kerja). Lalu, 8 jam per hari dan 40 jam per minggu (untuk 5 hari kerja). Dalam RUU Cipta Kerja, aturan 5 dan 6 jam ini dihapus. Hanya ada ketentuan waktu kerja paling lama 8 jam per hari dan 40 jam per minggu.

Baca juga:  MENCARI PELUANG NEGOSIASI DENGAN BRAND

  1. Tenaga Kerja Asing

Dalam RUU Cipta Kerja, ada kemudahan RPTKA untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu. Contohnya untuk maintenance (darurat), vokasi, peneliti, hingga investor.

  1. Outsourcing

Dalam UU Ketenagakerjaan, tenaga outsourcing hanya dibatasi untuk jenis kegiatan tertentu. Selain itu, belum ada penegasan atas kesamaan jaminan hak dan perlindungan bagi pekerja di kelompok ini. Dalam RUU Cipta Kerja perusahaan penyedia jasa outsourcing wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya.

SN 09/Editor