PURWAKARTA (20/11/2026) – Pembahasan UMK Purwakarta 2027 kembali menemui jalan buntu. Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Purwakarta belum mampu menyepakati besaran nilai alfa.
Padahal, nilai alfa menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Depekab menggelar rapat tersebut pada Jumat (20/11/2026) di BLK Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta.
Rapat Kedua Mulai Bahas Angka
Rapat ini merupakan pertemuan kedua Depekab. Sebelumnya, Depekab menggelar rapat perdana pada 18 November 2026 dengan agenda tata tertib.
Pada pertemuan kedua, pembahasan mulai mengerucut pada perhitungan kenaikan UMK Purwakarta 2027. Namun, perbedaan pandangan antarunsur Depekab kembali menghalangi kesepakatan. Situasi ini berulang seperti pembahasan pengupahan tahun-tahun sebelumnya.
Empat Usulan Nilai Alfa
Masing-masing unsur mengajukan nilai alfa yang berbeda. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) mengusulkan angka 1. Sementara itu, unsur Apindo mengajukan 0,5.
Selanjutnya, unsur pemerintah mengusulkan 0,7. Adapun unsur akademisi menyampaikan angka 0,78.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan belum ada titik temu soal parameter kenaikan upah. Padahal, parameter itu akan menjadi dasar rekomendasi UMK Purwakarta 2027.
Situasi semakin memanas ketika pihak pemerintah meminta rekomendasi UMK 2027 segera muncul. Akan tetapi, persoalan mendasar soal nilai alfa justru belum menemukan kesepakatan.
Hingga sore hari, perbedaan pandangan tak kunjung menemukan jalan keluar. Akhirnya, Depekab menunda rapat dan menjadwalkannya kembali pada Senin, 23 November 2026.
SPN Kecam Polemik Berulang
Menanggapi kebuntuan itu, Ketua DPC SPN Kabupaten Purwakarta, Asep Hidayat Syarif, menyampaikan kekecewaan. Ia juga melontarkan kecaman keras terhadap polemik yang terus berulang setiap pembahasan pengupahan.
Menurut Asep, perbedaan tajam soal nilai alfa hampir selalu terjadi. Oleh karena itu, persoalan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh unsur Dewan Pengupahan.
Ia menilai pembahasan pengupahan tidak semestinya terjebak dalam rutinitas perdebatan tahunan. Terlebih lagi, perdebatan itu kerap tidak menghasilkan kesepakatan yang berpihak pada pekerja.
SPN juga menegaskan bahwa perjuangan kenaikan UMK tidak boleh kehilangan substansi. Perbedaan kepentingan dan tarik-menarik angka antarunsur tidak boleh mengaburkan tujuan tersebut.
Terus Mengawal Penetapan UMK
Selain itu, DPC SPN Kabupaten Purwakarta akan terus mengawal proses penetapan UMK 2027. SPN tidak ingin pembahasan upah hanya menjadi formalitas tahunan. Apalagi jika formalitas itu berakhir dengan kompromi tanpa keberpihakan pada kesejahteraan pekerja.
Kini, penundaan rapat hingga 23 November 2026 menjadi ujian berikutnya bagi Depekab Purwakarta. Kaum buruh menanti apakah pertemuan selanjutnya melahirkan keputusan yang adil. Sebaliknya, rapat bisa saja kembali terjebak dalam kebuntuan yang sama.
Bagi SPN, perjuangan upah layak tidak boleh berhenti di meja perundingan. Ketika kesejahteraan buruh dipertaruhkan, SPN akan tetap berdiri di garis depan. SPN akan mengawal setiap proses dan memperjuangkan kenaikan UMK Purwakarta 2027.
(SN-08)