Ilustrasi Rapid Test

Kawasan industri di Bekasi dan Karawang diwaspadai oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat

(SPNEWS) Bekasi, klaster Industri ditemukan di sejumlah kawasan industri di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Ketua Divisi Pelacakan Kontak, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan klaster industri di Jawa Barat tengah diwaspadai.

“Ada tiga kawasan industri (yakni) Jababeka, MM2100, dan Deltamas. Totalnya mencapai 500 orang,” kata dia dalam konferensi pers, (8/9/2020).

Siska tidak merincinya. “Untuk di Karawang itu 12 pabrik yang sudah kita cari, lacak, bersama dengan Gugus Tugas Kabupaten Karawang. Lalu untuk Bekasi sekitar 22 pabrik, ini sudah kita koordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Bekasi,” kata dia.

Ia mengatakan Gugus Tugas Jawa Barat menyisir kontak tracing dan testing untuk. Peralatan dan tes kit disebar di seluruh kabupaten/kota. Kapasitas pengetesan masif dengan tes usap atau swab PCR dalam satu minggu sudah menembus 54 ribu. “Kita memang mengejar 105 ribu pengetesan masif untuk dua minggu ini,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat sudah membagikan kit untuk tes usap untuk menambah kapasitas pemeriksaan PCR Covid-19. Diantaranya 105 ribu kit tes usap, serta PCR portabel (jinjing). “Untuk PCR Portabel ini kita bagian juga sekitar 15 ribu tes kit. Untuk swab masif itu 105 ribu. Kita juga sedang menunggu bantuan dari BNPB sebanyak 250 ribu PCR tes,” kata Siska.

Baca juga:  BURUH HARUS MENGIKUTI SETIAP PERKEMBANGAN

Siska mengatakan distribusi peralatan tersebut dibagi dalam dua kategori. Pertama sebanyak 1 persen populasi untuk tes kit yang akan dipergunakan untuk mengejar jumlah tes masif. Sementar PCR Portabel diperuntukkan untuk melakukan pengetesan kontak erat kasus positif.

“Pak gubernur memberikan hibah bantuan berupa PCR Portable ini ke 27 kabupaten/kota untuk mempercepat tracing dan testing supaya mudah kalau harus treatment, atau isolasi,” kata dia.

Siska mengatakan,total pemeriksaan tes Covid-19 di Jawa Barat menembus 585.598 pemeriksaan sampel. Terdiri dari pemeriksaan dengan Rapid Test sebanyak 297.579 sampel, dan 288.019 pemeriksaan PCR.

Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Dendi Hermandi mengatakan, pemantauan penegakan protokol kesehatan di industri dilakukan lewat aplikasi SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). “Melalui SINAS semua perusahaan-perusahaan yang memiliki IOMKI, atau Izin Operasional dan Mobilitas  Kegiatan Industri, mereka harus melaporkan secara periodik per minggu berkaitan dengan protokol kesehatannya. Dari sana kita melakukan pemantauan,” kata dia, Selasa.

Dendi mengatakan total terdapat 5.585 industri di Jawa Barat yang mengantungi IOMKI agar bisa beroperasi di masa pandemi Covid-19. Sejumlah perusahaan di kawasan industri melaporkan pekerjanya terpapar Covid-19.

Baca juga:  DI-PHK KARENA BEDA PILIHAN POLITIK

“Ada beberapa perusahaan di kawasan industri yaitu di MM2100, Deltamas, dan Jababeka, namun ketika kami melakukan investigasi ke sana, dari tim Disperindag, salah satu perusahaan sempat diututup karena penyebarannya tidak sektoral, jadi menyebar. Kebetulan orang pertama yang terpapar itu mobilitasnya tinggi, sehingga ditutup sementara,” kata dia.

Menurut dia sementara lainnya akhirnya diputuskan masih boleh beroperasi karena ditemukan hanya kasuistik. “Kenapa ada yang terinformasikan Covid tapi tidak dilakukan penutupan secara wilayah industrinya, karena dia tersebar pada satu line produksi. Setelah dilakukan PCR pada selulruh pegawai ternyata hanya tersebar di 1 line produksi, sehingga yang ditutup hanya 1 line produksi itu saja,” kata dia.

Ia mengatakan ada sejumlah perbaikan protokol pencegahan Covid-019 yang diminta dilakukan pada seluruh industri dengan temuan klaster industri tersebut. Diantaranya larangan penyediaan smoking area, penyajian makanan bagi pekerja dengan nasi kotak, hingga meminta industri menyediakan fasilitas isolasi mandiri.

“Kawasan industri diharapkan dia membuat fasilitas isolasi mandiri ada di kawasan industri, karena fasilitas untuk isolasi mandiri yang disiapkan pemerintah itu terbatas, dan sudah penuh,” kata dia.

SN 09/Editor