SPN telah bekerja sama untuk membuat jaringan pangan buruh agar ikut serta dalam pengendalian harga pangan
(SPN News) Jakarta, dalam pemberitaan media baru – baru ini Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan saat ini pasar pangan di Indonesia hampir 100% dikuasai oleh kegiatan kartel atau monopoli. Hal itu tentu merugikan masyarakat. Menurut Buwas, produk-produk pangan Bulog saat ini hanya mengusai pasar sebesar 6%. Sedangkan sisanya 94% dikuasai oleh kartel.
“Karena 94% pasar bebas di masalah pangan dikuasai kartel-kartel, Bulog negara hanya menguasai 6%,” ungkap Buwas di Gedung Bulog, Jakarta, (21/5/2019).
Maka dari itu, ia berencana untuk melakukan sinergi pengelolaan antar kementerian dan lembaga guna mengurangi praktik kartel di pasaran. Ia mencontohkan program Aparatur Sipil Negara yang mesti membeli beras milik Bulog.
“Tentunya harus pemerintah semua yang mengelola sehingga nggak timbul kartel-kartel baru. Kalau nggak dikasih supply beras semua ke Bulog, maka yang pertama Bulog bakal stuck,” jelasnya.
Selain itu, Buwas juga memprediksi tanpa adanya sinergi, perdagangan di pasar akan menjadi luar dan bebas. Sehingga akhir-akhirnya masyarakat yang bisa dirugikan.
“Kedua, terjadi pasar bebas di lapangan dan kualitas tak terjamin dan akhirnya bebas dan kualitas murah dan ada permintaan orang dong manfaatkan ajang bisnis dan itu sudah terbukti,” ungkapnya.
Buwas juga mengungkapkan saat ini pihaknya juga telah menangkap beberapa pengusaha yang melakukan kartel. Sebab, baginya kepentingan petani dan masyarakat merupakan nomor satu. Hanya saja, kegiatan ini untuk untuk sementara ditunda karena situasi politik yang tengah hangat.
“Sudah (kartel ditangkap). Tetapi karena situasi nggak bisa, situasi politik ini kita slow dulu. Bulog jelas orangnya, gampang kalau kita sampaikan masyarakat secara terbuka ngerjain petani dan masyarakat pasti akan dibunuh. Masyarakat kalau buka saja, kartel-kartel ini ada hukum kita lembah dibuka saja namanya padahal ini kan masalah perut,” tutup dia.
Sementara itu, Buwas mengungkapkan kegiatan kartel dapat menaikkan harga pangan sehingga mendorong laju inflasi. Sehingga ia berharap agar kegiatan kartel dapat berkurang.
Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa DPP SPN baru – baru ini telah melakukan penandatangan MOU dengan PT BPS yang tujuannya adalah untuk menyediakan sembako yang murah dan berkualitas bagi buruh. Ketua SPN Djoko Heriyono mengatakan bahwa ini merupakan suatu langkah kongkrit dalam meminimalisir ruang konglomerasi pangan di Indonesia.
“SPN merilis Program Penguatan Ekonomi Federasi, yg salah satu tujuannya adalah memberikan manfaat plus bagi pekerja/buruh anggota SPN selain mendapatkan perlindungan dan pembelaan, juga mendapatkan kemudahan mengakses sembako yang terjangkau, dan semoga langkah ini bisa mengurangi konglomerasi pangan bagi pasar pekerja/buruh, khususnya anggota SPN”, ungkap Djoko Heriyono.
SN 09 dikutip dari berbagai sumber/Editor
