SIDOARJO (14/07/2026) – Gerakan memperjuangkan keadilan bagi pekerja perempuan kembali menguat di tanah air. Oleh karena itu, Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar agenda penting bertajuk Women Conference 2026.
Melalui forum ini, SPN mempertegas komitmen nyata untuk memperkuat kepemimpinan kaum perempuan. Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 102, 183, dan 190.
Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, S.H., membuka secara resmi konferensi tingkat nasional ini. Selanjutnya, ia mengingatkan bahwa Komite Perempuan SPN harus menjadi kekuatan yang sangat strategis.
Kutipan: “Komite Perempuan tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur organisasi. Komite Perempuan harus menjadi motor penggerak perubahan, melahirkan program nyata, memperkuat organisasi, dan memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan.” — Iwan Kusmawan, S.H., Ketua Umum SPN
Kemitraan Strategis dan Target Kepemimpinan
Sementara itu, agenda akbar ini sekaligus membuktikan keberhasilan kemitraan antara SPN dan BBTK ISVI. Hubungan kerja sama tersebut bahkan telah berjalan harmonis selama hampir satu dekade.
Melalui berbagai program pelatihan, kolaborasi ini sukses meningkatkan partisipasi perempuan dalam struktur serikat. Bahkan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan SPN saat ini sudah melampaui angka 30 persen.
Akan tetapi, SPN kini memasang target baru yang jauh lebih tinggi dan menantang. Organisasi menargetkan angka keterwakilan tersebut meningkat menjadi minimal 40 persen dalam enam bulan ke depan.
Project Coordinator BBTK ISVI, Darlina Sihombing, menilai target tinggi tersebut sangat realistis untuk dicapai. Sebab, sekitar 70 hingga 80 persen dari total anggota SPN merupakan kaum perempuan.
Kutipan: “Perempuan bukan hanya mayoritas anggota, tetapi juga kekuatan utama dalam memperkuat organisasi, menjaga kemandirim finansial serikat, hingga meningkatkan kekuatan politik pekerja.” — Darlina Sihombing Lumban Toruan, Project Coordinator BBTK ISVI
Rekomendasi Program dan Desakan Internasional
Koordinator Komite Perempuan Nasional SPN, Rustiyani, memberikan dukungan penuh terhadap pergerakan masif tersebut. Kemudian, ia berharap konferensi ini mampu menghasilkan berbagai rekomendasi program kerja yang terukur.
Forum strategis ini juga menekankan pembagian peran pengurus secara jelas dan terintegrasi. Akibatnya, serikat dapat mengawal pemenuhan hak normatif seperti cuti melahirkan 14 minggu secara maksimal.
Di samping itu, SPN menempatkan isu ratifikasi tiga konvensi ILO sebagai agenda utama perjuangan. Langkah internasional ini sangat penting untuk menghapus segala bentuk kekerasan di dunia kerja.
Ratifikasi Konvensi ILO 190 secara khusus akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi pekerja. Singkatnya, regulasi tersebut akan melindungi para korban kekerasan melalui Perjanjian Kerja Bersama.
Melalui Women Conference 2026, SPN menegaskan perjuangan menuju dunia kerja adil tidak boleh tertunda. Organisasi kini siap memimpin gerakan serikat pekerja yang demokratis, inklusif, dan setara.
(SN-21)
