YOGYAKARTA (21/06/2026) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkuat komitmen dalam memperjuangkan keselamatan kerja. Mereka berpartisipasi aktif dalam Konsolidasi Jaringan Penghapusan Asbestos Indonesia (INA-BAN).

Kegiatan penting ini berlangsung pada 19–21 Juni 2026 di Bantul, Yogyakarta. Selain itu, acara ini mempertemukan berbagai organisasi masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan, dan serikat pekerja.

Selanjutnya, perwakilan KSPI hadir untuk memperkuat gerakan nasional ini. Dimas P. Wardhana selaku Co-Coordinator Project Asbestos KSPI memimpin delegasi tersebut.

Pekerja Paling Rentan Terpapar

Dimas menjelaskan bahwa isu asbes merupakan persoalan serius bagi dunia ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ribuan pekerja manufaktur dan konstruksi sangat rentan menghirup serat berbahaya tersebut.

“Pekerja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan asbes. Oleh karena itu, perjuangan menghapus penggunaan asbes adalah bagian dari perjuangan melindungi hak pekerja. Kita harus menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat,” tegas Dimas P. Wardhana.

Sementara itu, Koordinator INA-BAN, Darisman, menyatakan bahwa perjuangan ini membutuhkan kerja sama lintas sektor. Jaringan ini sudah membangun kesadaran publik selama 16 tahun.

“Perjuangan ini tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi saja. Akibatnya, kita memerlukan kolaborasi antara serikat pekerja, akademisi, dan pemerintah. Konsolidasi ini menjadi momentum memperkuat gerakan bersama,” ujar Darisman.

Tantangan Impor Asbes Nasional

Gerakan pelarangan asbes sebenarnya telah membuahkan beberapa capaian penting. Akan tetapi, Indonesia saat ini masih menjadi salah satu negara pengimpor asbes terbesar di dunia.

Baca juga:  DPC SPN Kabupaten Semarang Gelar Audiensi dengan DPRD Terkait Kenaikan UMK 2025

Data menunjukkan impor asbes Indonesia mencapai 87,6 ribu ton pada tahun 2025. Material berbahaya tersebut masuk dari negara Rusia, Brasil, Kazakhstan, dan Tiongkok.

Kemudian, Ketua Panitia Konsolidasi, Dhiccy, ikut angkat bicara mengenai langkah strategis ke depan. Beliau menilai tantangan utama adalah mendorong kebijakan konkret.

“Kita tidak boleh berhenti hanya pada kampanye. Singkatnya, gerakan ini harus mampu mendorong perubahan kebijakan yang nyata bagi masyarakat. Kita juga harus memastikan korban mendapatkan hak mereka,” kata Dhiccy.

Agenda Keselamatan Kerja Nasional

Pihak industri saat ini masih gencar mempromosikan narasi asbes murah. Akibatnya, risiko kesehatan pekerja sering kali terabaikan dalam kebijakan nasional.

Oleh karena itu, KSPI terus menjalankan Project Asbestos untuk mengedukasi buruh. Program ini juga meningkatkan kapasitas serikat dalam memantau kondisi kerja.

Baca juga:  Buruh Tuntut Revisi Permenaker Outsourcing: Aksi Massa Digelar Serentak

Selanjutnya, Dimas menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah yang lebih progresif. Pemerintah perlu membatasi impor dan mendukung penggunaan material alternatif.

Singkatnya, KSPI akan terus berada di garis depan perjuangan kesehatan kerja. Bahkan, mereka siap bersinergi dengan semua pihak demi mewujudkan Indonesia bebas asbes.

(SN-03)