JAKARTA (23/12/2025) – Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa. Mereka memadati area depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (23/12). Selanjutnya, aksi ini menjadi respons keras terhadap hasil Sidang Dewan Pengupahan.
Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menggelar sidang pada 22 Desember 2025. Namun, unsur buruh menyatakan keberatan berat atas rekomendasi variabel alpha. Pihak pengusaha mengajukan angka 0,55 sementara pemerintah menyodorkan angka 0,75.
Akibatnya, rekomendasi tersebut memicu amarah dari kalangan pekerja. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sujito, memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa alpha di bawah 0,9 sangat tidak realistis.
Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan RI telah merilis data penting mengenai kebutuhan hidup. Mereka menetapkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 5.898.511. Oleh karena itu, angka ini setara dengan variabel alpha 1,37.
“Rekomendasi pemerintah dengan alpha 0,75 sangat mengecewakan,” tegas Sujito dalam orasinya di sela-sela aksi.
Lebih lanjut, Sujito menjelaskan dampak jika pemerintah tetap menggunakan angka rendah. Kenaikan UMP hanya akan menjadi angka semu semata. Bahkan, kenaikan tersebut tidak akan mampu menutup biaya kebutuhan dasar buruh.
Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah berani. Gubernur harus menggunakan hak diskresinya demi kesejahteraan pekerja. Ia tidak boleh sekadar mengacu pada rekomendasi yang merugikan kaum buruh.
Singkatnya, buruh tetap menuntut penggunaan alpha 1,37 sebagai harga mati. Angka ini mutlak diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja di tahun 2026. Selain itu, massa mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka terpenuhi.
(SN-23)
