Month: October 2015

Saat Buruh Salat Jumat di Aspal Jalan Depan Istana

JAKARTA – Orasi massa yang dilakukan ribuan buruh dihentikan sementara seiring adzan Salat Jumat berkumandang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2015)   Tampak buruh sebelum melakukan Salat Jumat mengambil air wudhu di mobil tangki dan kolam yang berada di lokasi. Massa buruh kemudian melakukan Salat Jumat di sela aktivitas unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penolakan tersebut dilakukan serikat buruh karena dianggap tidak baik untuk sistem upah para buruh. (MSR) dikutip dari OKEZONE...

Read More

Temui Ridwan Kamil, Buruh Minta Penetapan PP No 78 di Bandung Ditunda

Bandung – Sekitar 50 buruh dari berbagai organisasi menemui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Jumat (30/10/2015). Mereka meminta wali kota untuk tak memberlakukan dulu PP No 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan, dalam penetapan UMK tahun depan. “Kami menolak PP 78 tentang perubahan pengupahan. Namun di sini kan pengupahan harus terus berjalan. Dewan pengupahan sudah bekerja lebih dari tiga perempatnya, jadi jangan sampai terkatung-katung,” ujar Ketua SPSI Kota Bandung Rokhana ditemui usai audiensi. Meski menyadari bahwa wali kota tak bisa mencabut PP, kata Rokhana, namun buruh meminta agar PP itu tak segera diberlakukan di Kota...

Read More

Surat Raksasa untuk Presiden RI

Surat Raksasa untuk Presiden RI SPN News, (Jakarta, 27 /10) Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 melakukan aksi menolak PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid IV,  yang ditandatangani  pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 lalu, sebelum bertolak ke Amerika Serikat.   Sekitar pukul 09.00 wib massa aksi mulai berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dengan berkumpul di patung kuda depan indosat dan memulai aksinya sekitar pukul 11.00 wib.   Dalam aksi tersebut buruh membawa...

Read More

PP PENGUPAHAN DI SAHKAN, RIBUAN BURUH KEPUNG ISTANA

PP PENGUPAHAN DI SAHKAN, RIBUAN BURUH KEPUNG ISTANA Disahkannya RPP Pengupahan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, Ribuan Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional ( SPN) se-Jabodetabek hari ini (27/10) bergerak menuju Istana Negara Jakarta menuntut PP tersebut segera di cabut. Jakarta (27/10), Ribuan Buruh se-Jabodetabek yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara menolak PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2015 oleh Presiden. Aksi dilakukan karena isi dari PP Pengupahan tersebut dianggap tidak pro dan peduli terhadap nasib buruh. Dengan dikeluarkannya PP Pengupahan...

Read More

Negara Abaikan Nasib Buruh PT. Muara Krakatau

SPN News, (Bogor, 20/10) Ratusan Buruh PT. Muara Krakatau yang beralamat di Jalan Raya Tajur – Kota Bogor, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 mendatangi Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor untuk menagih tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi di PT. Muara Krakatau, sesuai dengan surat pengaduan yang dilayangkan Serikat Pekerja Nasional pada tanggal 2 Oktober 2015.   Beberapa perwakilan buruh di dampingi oleh Pengurus DPC SPN Kota Bogor ditemui oleh               Bapak Drs. Anas. S Rasmana.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor, Bapak Drs. Krishna Sudiarto. MM selaku Kabid Hubungan Industrial...

Read More

KONFRENSI PERS SERIKAT PEKERJA NASIONAL ( SPN )

SEBAGAI respon atas diterbitkannya PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, yang merupakan bagian paket kebijakan ekonomi jilid IV yang telah diumumkan oleh pemerintahan Jokowi – JK pada tanggal 15 Oktober 2015. Serikat Pekerja Nasional ( SPN ) akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan aksi bersama pada hari Selasa, 27 Oktober 2015.   “Instruksi organisasi untuk melakukan aksi serempak diseluruh basis – basis SPN telah dikeluarkan oleh DPP SPN agar ditindaklanjuti oleh daerah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam aksi serentak menolak PP No. 78 / 2015 tentang Pengupahan yang telah dikeluarkan Jokowi – JK sebagai bagian paket kebijakan ekonomi jilid IV”...

Read More

ANALYSIS PP PENGUPAHAN

ANALYSIS PP PENGUPAHAN DPP SPN JAKARTA   I. SUDUT PANDANG PEMERINTAH.   Pemerintah menyampaikan paket ekonomi jilid 4 yang memfokuskan pada persoalan upah, kredit usaha rakyat sampai masalah lembaga pembiayaan ekspor. Menteri koordinator bidang perekonomian Darmin Nasution menjelaskan , pemerintah memutuskan untuk menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi ( UMP ), ini bertujuan untuk agar terbuka lapangan pekerjaan yang seluas – luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. “ kita juga harus memikirkan orang yang kerja. Jadi peningkatan kesejahteraan  merupakan unsur berikutnya dari penetapan peraturan ini “ menko bidang perekonomian/ sindonews 15102015.   Pemerintah juga menyampaikan...

Read More

Penghargaan untuk PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) yang di wakili oleh Sekretaris Umum bapak Ramidi, pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2015 bertempat di Halaman Kantin PT.Coats Rejo Indonesia menyerahkan Piagam Penghargaan kepada PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan untuk pembuatan kantor Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) sebesar Rp. 25.000.000.- Piagam tersebut di terima oleh mantan ketua PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia (Masa Bakti Periode 2012 – 2015) Bapak Ade Priatna dan Ketua PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia Bapak Adi Saputra (Masa Bakti periode 2015 – 2018). Yang...

Read More

Pelantikan Pengurus PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia

Pelantikan Pengurus PSP SPN PT. Coats Rejo Indonesia Dalam rangka menjalankan amanah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional (AD/ART SPN), yang tertuang dalam Anggaran Dasar pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan “Setiap Pengurus wajib mengangkat Sumpah/Janji dalam setiap pelantikan” pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2015 Pukul 14.30 wib bertempat di Halaman kantin PT.Coats Rejo Indonesia Jln.Raya Tajur – Kota Bogor, Panitia Konferta PSP SPN PT.Coats Rejo Indonesia mengadakan Pelantikan Pengurus Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) baru yang mana pelantikan tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPC SPN Kota Bogor Bapak Budi Mudrika. Dalam Pelantikan tersebut di hadiri oleh...

Read More

BURUH BANTEN BERGEJOLAK TOLAK RPP PENGUPAHAN

BURUH BANTEN BERGEJOLAK TOLAK RPP PENGUPAHAN (Kamis,22/10/2015) Ribuan buruh di Banten hari ini bergerak ke pemerintah daerah diwilayahnya masing – masing untuk meminta rekomendasi Bupati/Wali Kota guna penolakan RPP Pengupahan yang akan disyahkan oleh pemerintah pusat. Di Tangerang Ribuan buruh Tangerang yang terdiri dari unsur SPN, SPSI, SPTSK, FSPMI, dan KASBI Melakukan aksi penolakan terhadap RPP pengupahan di Pemkot Tanggerang. Aksi diawali dengan konvoi kendaraan bermotor khususnya sepeda motor dari cikokol menuju ke lingkungan pemkot kota Tanggerang. Dalam aksi ini massa buruh meminta kepada walikota kota Tanggerang untuk membuat rekomendasi agar menolak pengesahan RPP pengupahan. Buruh menganggap PP Pengupahan...

Read More

Buruh Gerudug Gedung Sate

Buruh Gerudug Gedung Sate Sekitar 5000 buruh Jawa Barat yang tergabung dengan Aliansi Buruh Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 melakukan aksi di depan Gedung sate-Bandung menolak RPP Pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV Aliansi Buruh Jawa Barat yang terdiri dari DPD SPN, DPD KSPSI, DPD SBSI ’92, DPD KEP KSPI, DPW GOBSI, DPW FSPMI, KORWIL KSBSI, KORWIL GASPERMINDO, KORWIL KSN, KORWIL FSPM, KORWIL PPMI melakukan aksi di depan Gedung sate-Bandung menolak RPP Pengupahan dengan Formula Kenaikan Upah Minimum sebesar Inflasi di tambah Pertumbuhan Ekonomi. Alasan buruh Jawa Barat melakukan aksi...

Read More

Aksi Penolakan RPP Pengupahan

Aksi Demo Buruh Tolak RUU Pengupahan RIBUAN BURUH MENOLAK RPP PENGUPAHAN Ribuan buruh yang tergabung dalam massa aksi dari KSPI, KSPSI dan KASBI pada hari kamis tanggal 15 oktober 2015 melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan RUU pengupahan. Ribuan buruh melakukan aksi long march dari monumen patung kuda menuju istana negara. Sesampainya didepan istana, para buruh melakukan orasi yang isinya menolak dengan keras pengesahan RPP pengupahan dengan dengan dasar alasan sebagai berikut ; pertama, Kenaikan upah minimum menggunakan formula tetap yakni berbasis inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi adalah upaya mematok kenaikan upah buruh Indonesia hanya dibawah 10%, kita bisa hitung...

Read More