Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tegal sebesar 8, 19,% berdampak pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang meningkat di Kota Tegal

(SPN News) Tegal, Tingkat Penggaguran Terbuka (TPT) Kota Tegal hingga penghujung 2017 tercatat menduduki posisi TPT tertinggi se-Jawa Tengah yaitu mencapai 8,19 persen dari jumlah penduduk.Tingginya angka pengangguran berdampak pada indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang meningkat.

Selama kurun waktu 2014-2017 garis kemiskinan meningkat sebesar 18,5 persen. Data tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tegal Nur Effendi dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Adipura, Kompleks Balai Kota Tegal, (23/8).

Nur Effendi menjelaskan, selain TPT, tingkat kemiskinan di Kota Tegal belum menunjukkan angka yang memuaskan. Meski angkanya menurun sejak 2014, namun hingga akhir 2017 penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat.

Baca juga:  MENOLAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DI TEMPAT KERJA PSP SPN PT PWI 2

‘’Sejak 2014-2017 penurunannya hanya 0,43 persen. Sementara indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat,’’ kata Nur Effendi.

Selama kurun waktu 2014-2017, garis atau indeks kemiskinan meningkat sebesar 18,5 persen. Yaitu dari 353,3 ribu/kapita/bulan menjadi 418,8 ribu/kapita/bulan atau naik menjadi 65,5 ribu/kapita/bulan.

‘’Salah satunya terjadi karena inflasi khususnya pada masyarakat miskin di Kota Tegal (2016-2017) sebesar 5,86 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Tegal sebesar 4,03 persen,’’ kata dia.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal sejak 2014 juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Meski menduduki peringkat ke-delapan se Jawa tengah. Yakni angka IPM Kota Tegal di tahun 2017 sebesar 73,95 persen.

Baca juga:  RUMAH IDAMAN UNTUK ANGGOTA SPN KABUPATEN BOGOR

Meski ia mengaku program penanggulangan kemiskinan semakin digencarkan Pemkot Tegal, namun belum bisa optimal. Seperti ketidaktepatan sasaran RTS, ketidakpaduan lokasi dan waktu, serta kurangnya koordinasi dan sinergitas antar OPD terkait.

Shanto dikutip dari Suara Merdeka.com/Editor